DOA SEMINAR NASIONAL HIMAKSI PROGRAM VOKASI UNIVERSITAS BRAWIJAYA2017

November 19th, 2017 No comments
Categories: Uncategorized Tags:

DOA SEMINAR NASIONAL HIMAKSI P[ROGRAM PENDIDIKAN VOKASI UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG 30 OKTOBER 2017

November 2nd, 2017 No comments
Categories: Uncategorized Tags:

Kritik Terhadap Kerangka Konseptual Badan Standar Prinsip-Prinsip Akuntansi di Amerika Serikat

November 2nd, 2017 No comments
Categories: Uncategorized Tags:

Implementasi Value For Money, Input Output Outcome dan Best Value Sebagai Alat Pengukuran Kinerja Sektor Publik

October 10th, 2017 No comments

Implementasi Value For Money, Input Output Outcome dan Best Value

Sebagai Alat Pengukuran Kinerja  Sektor Publik

Kariyoto

 Program Pendidikan Vokasi Universitas Brawijaya Malang,

Jl. Veteran 12-16 Malang 65145 HP 085755563811

Email: kariyoto @ ub.ac, id

 

Abstrak

Pengukuran organisasi  sektor  publik  menjadi penting untuk mengetahui tingkat pencapain pelayanan kepada masyarakat.   Kinerja organisasi sektor publik dapat diukur menggunakan alat dan indikator yang sesuai.   Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui konsep nilai waktu uang, masukan keluaran hasil, nilai terbaik sebagai indikator pengukuran kinerja sektor publik. Penelitian  ini  berlokasi  di  Perpustakaan Universitas Brawijaya Malang.  Jenis penelitian melalui studi perpustakaan. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi dan dokumentasi buku yang berhubungan dengan kinerja organisasi sektor publik.   Analisis data digunakan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai waktu uang, masukan keluaran hasil dan nilai terbaik dapat dipakai sebagai alat pengukuran kinerja organisasi sektor publik.

 

Kata Kunci: implementasi, nilai waktu uang, masukan keluaran  hasil, nilai terbaik

 

Abstract

Measurement of public sector organizations become important to know the level of achievement of service to the community. The performance of public sector organizations can be measured using the appropriate tools and indicators. The purpose of this study was to determine the concept of time value of money, the input output results, the best value as an indicator of public sector performance measurement. This research is located in the Library of the University of Brawijaya. This type of research through library studies. The data collection is done by observation and documentation of books relating to the performance of public sector organizations. The data analysis used data reduction, data presentation, and conclusion or data verification. The results showed that the time value of money, the input and the output of the best value can be used as a performance measurement tool of public sector organizations.

 

Keywords: implementation,  value for  money, input output results, best value

 

Pendahuluan

Pemilihan   dan penentuan    instrumen pengeukuran kinerja dan strategi   yang  akan  diterapkan    tergantung pada  kondisi  intemal   dan  ekstemal  yang dimiliki  dan dihadapi   oleh  organisasi.    Strategi   organisasi   harus   dijabarkan    dalam   bentuk   program   dan  kegiatan untuk  menjamin   bahwa  program  dan kegiatan  yang telah  diterapkan    tersebut  dilaksanakan dengan   baik  sesuai   dengan   tujuan   organisasi,   maka  diperlukan    alat pengukuran kinerja yang tepat.

Alat pengukuran kinerja     organisasi   sektor  publik   berfokus   pada  bagaimana strategi   dapat  dilaksanakan  secara efektif dan  efisien   sehingga   tujuan  organisasi dapat  tercapai. Efisiensi   dan  efektivitas organisasi telah menjadi  obsesi dari  hampir  semua pendekatan   ilmu manajemen,   baik pendekatan   ilmu   manajemen   klasik maupun  pendekatan manajemen     ilmiah    (scientific management). Perkembangan     berbagai     teori   manajemen menunjukkan    bahwa  menciptakan   organisasi  yang efektif dan efisien bukan  pekerjaan  yang mudah  dan sederhana,   melainkan  sangat rumit dan multidimensional.    Oleh karena  itu,  dalam memilih alat untuk mengukur kinerja organisasi sektor publik harus dapat  memastikan    organisasi berjalan  efektif  dan efisien.  Alat pengukuran kinerja sektor publik harus didukung  dengan  perangkat  yang lain,  yaitu struktur   organisasi yang sesuai  seperti pengendalian   manajemen,   manajemen  sumber daya manusia,   dan  lingkunga yang mendukung.

Pada  dasarnya  alat pengukuran kinerja sektor harus didukung dengan tipe  pengendalian    manajemen    dibagi   menjadi   tiga   kelompok,    yaitu pengendalian    preventif   pengendalian   operasional,    dan  pengendalian   kinerja.   Pengendalian preventif  merupakan   pengendalian   manajemen   yang terkait  dengan  perumusan   straregi dan perencanaan  straregis   yang dijabarkan  dalam program  dan kegiatan.   Sedangkan,   pengendalian operasional   merupakan   pengendalian    manajemen   terkait  dengan  pengawasan   pelaksanaa program   yang  relah   ditetapkan    melalui   anggaran.    Dalam   konteks    ini,   anggaran   sebagai penghubung   antara  perencanaan   dengan  pengendalian.    Pengendalian  kinerja  berupa  evaluasi terhadap   kinerja  program   dan kegiatan  yang  telah  dilaksanakan   sesuai   dengan  tolok  ukur kinerja  yang  telah  ditetapkan.    Tolok  ukur  kinerja  digunakan    sebagai  dasar  untuk   menilai apakah   suatu    program   dan  kegiatan   dinyatakan     berhasil   atau  gagal.   Untuk   menyusun  tolok  ukur  kinerja  yang  sesuai   diperlukan    alat   pengukuran    kinerja.   Alat     pengukuran kinerja  yang  andal  merupakan   kunci  sukses dari  suatu  organisasi.   Untuk   mendesain   alat  pengukuran   kinerja yang komprehensif  diperlukan   pemahaman   terhadap  sistem pengendalian manajemen   pada suatu  organisasi.   Oleh karena  setiap organisasi  memiliki  tujuan  dan  strategi  yang berbeda  maka  sistem   pengendalian   manajemen   setiap  organisasi   juga  berbeda-beda.

 

Metode Penelitian

Metode penelitian menggunakan pendekatan deskriptif  kualitatif (Kariyoto, 2014).  Metode  ini  digunakan  untuk mendapatkan pemahaman dan gambaran yang utuh mengenai sebuah fenomena pustaka tentang alat pengukuran kinerja organisasi sektor publik . Pada  sesi berikutnya   akan  dibahas   bagaimana   keterkaitan   sistem   pengukuran    kinerja dengan   fungsi  pengendalian   manajemen,     hubungannya    desain  sistem  pengukuran    kinerja dengan    sistem     pengendalian     manajemen,     serta   menjelaskan     beberapa    konsep    untuk  menciptakan   sistem   pengukuran    kinerja  yang  baik  dan implementasinya   dalam  organisasi sektor publik. Koleksi data dalam penelitian ini dilakukan dengan observasi  studi pustaka atau dokumentasi. Peneliti berperan key istruments, kehadirannya diketahui sebagai informan dan bersifat observative  non participant (Kariyoto, 2014). Peneliti meninjau dan menelaah konsep-konsep  yang menjadi proses design alat pengukur kinerja organisasi sektor publik. Data informasi tambahan digali melalui pengalaman praktis sebagai praktisi akuntansi sektor publik.   Oleh karena itu organisasi materi hasil  penelitian ini diawali: (1)   Pengukuran Kinerja dan Fungsi Pengendalaian Manajemen Organisasi Sektor Publik; (3) Kesesuain Desain Pengukuran Kinerja dengan Desain Sistem Pengendalian Manajemen; (4) Konsep Value For Money   Sebagai Instrumen Pengukuran Kinerja; (5) Konsep Dasar Input, Output, dan Outcome; (6) Konsep Best Value; (7) Implementasi Pengukuran Kinerja pada Sektor Publik; (8) Kesimpulan.

 

PENGUKURAN KINERJA DAN FUNGSI PENGENDALIAN MANAJEMEN ORGANISASI SEKTOR PUBLIK

Organisasi sektor publik  sebagaimana  dijelaskan di atas bahwa memerlukan   pengendalian   manajemen untuk   mencapai   tujuannya.    Pengendalian   manajemen    sudah  melekat   dengan   keberadaan organisasi.    Artinya,    fungsi   pengendalian     manajemen    organisasi   ada  sejak organisasi    tersebut   berdiri  dan akan  tetap  ada seiring   dengan  keberlangsungan   organisasi. Mahmudi   (2007)   membagi  fungsi  pengendalian    menjadi  dua jenis,  yaitu pengendalian formal  dan informal.   Pengendalian     formal  dilakukan   melalui  saluran  komunikasi   formal berupa  aktivitas-aktivitas      resmi  organisasi  yang  bersifat  rutin,   seperti   perumusan    strategi, perencanaan     strategis,    penganggaran,     operasionalisasi     anggaran,    dan  evaluasi   kinerja. Pengendalian   informal   dilakukan   melalui  jalur  komunikasi    informal   seperti  komunikasi langsung,   pertemuan   informal,   diskusi,   memo,   observasi   ke lapangan,   jamuan   atau  disebut juga melalui  metode  management by walking around.  Desain  sistem  pengendalian   manajemen yang  baik adalah desain yang mampu  menyelaraskan   antara pengendalian   manajemen   formal dan informal.

Pengendalian   formal  belum  tentu  lebih  baik dibanding    dengan  pengendalian informal.  Pengendalian   informal   menjadi   sangat  penting   jika   dapat  menutupi    kelemahan yang ada pada  pengendalian   formal  yang  diterapkan   organisasi  tersebut.    Organisasi pemerintahan,     biasanya   lebih   menggunakan   pengendalian     formal.   Namun    demikian, semenjak    adanya  konsep  New Public Management,  pendekatan    pengendalian     manajemen organisasi  sektor  publik,   terutama   pemerintahan,    menjadi   lebih  fleksibel,   yaitu  kombinasi antara pengendalian    formal  dan  informal.

F.  W  Taylor  dalam  bidang  akuntansi   mengembangkan   konsep   pengen-dalian    dalam akuntansi  manajemen.  Pengendalian  dalam akuntansi  manajemen  terkait dengan pengendalian biaya    dan   pengendalian    anggaran   yang  dikendalikan    melalui   pusat  pertanggungjawaban akuntansi.   Perkembangan    terkini memungkinkan     pengendalian    biaya  dan anggaran   tidak secara   langsung   terkait   dengan   input   atau  tidak   terbatas   pada  pengendalian    keuangan, sebagaimana   konsep  pengen-dalian    tradisional.    Melainkan,    pengendalian    dapat  dilakukan melalui   pengendalian    aktivitas,   Dari   konsep   ini  munculah    konsep  activity-based   costing, activity-based  budgeting,  dan activity-based  management.

Konsep   dan  filosofi  pengendalian     aktivitas   tidak   hanya   relevan   diterapkan     untuk organisasi    bisnis, tetapi  juga  dapat  diadopsi  pada  organisasi  sektor  publik   (Mahmudi, 2007).   Contoh   penerapan   dari pengendalian   aktivitas  pada  organisasi    sektor  publik   adalah diterapkannya   penganggaran   berbasis kinerja  (performance-based  budgeting)  pada pemerintah daerah.   Pelaksanaan  anggaran  berbasis  kinerja   dimulai   sejak dikeluarkannya    Kepmendagri nomor  29  Tahun   2002.    Penganggaran    kinerja   menghendaki     dikaitkannya   setiap    mata anggaran    dengan   program,    kegiatan,    dan  target   kinerja.    Anggaran    dikeluarkan    untuk mendanai/membiayai     program   dan kegiatan   serta  setiap  program   dan kegiatan   memiliki ukuran   dan target  kinerjanya.    Oleh  karena  itu,  konsep  pengendalian   aktivitas  menuntut adanya sistem  pengukuran    kinerja.   Jadi, keterkaitan   antara  sistem   pengukuran   kinerja  dan sistem pengendalian  manajemen   adalah bahwa sistem pengukuran   kinerja  merupakan   bagian dari fungsi  pengendalian  manajemen.

Sistem  pengukuran    kinerja   sektor  publik   adalah suatu  sistem  yang  bertujuan  untuk membantu  manajer  publik  menilai  capaian  suatu  strategi  melalui  tolok  ukur  kinerja  yang ditetapkan.   Tolok  ukur  kinerja  tersebut   dapat  berupa   pengukuran    kinerja  keuangan   dan nonkeuangan.    Pengukuran   kinerja  ini sangat  penting  untuk  menilai  akuntabilitas   organisasi dan manajer   dalam menghasilkan   pelayanan   publik  yang  lebih  baik.  Akuntabilitas    bukan sekadar kemampuan    menunjukkan  bagaimana   uang  publik   dibelanjakan,   tetapi   meliputi kemampuan   menunjukkan    bahwa  uang publik  tersebut  telah dibelanjakan  secara ekonomis, ehsien,  dan efektif (konsep  value for  money).  Artinya,  bahwa  setiap rupiah  yang dibelanjakan pemerintah    harus  berdampak  terhadap  kepentingan    dan kebutuhan    publik   sesuai dengan tuntutan   publik,  serta dapat dipertanggungjawabkan    kepada  publik.

Mahmudi  (2007:   14) mengidentifikasi   tujuan  dilakukannya  pengukuran   kinerja  pada organisasi  sektor  publik untuk: (1) mengetahui tujuan  organisasi; (2)   menyediakan  sarana pembelajaran   bagi pegawai; (3)   memperbaiki   kinerja  untuk  periode berikutnya; (4)    memberikan    pertimbangan  yang  sistematik   dalam   pembuatan  keputusan    pemberian reward dan punishment; (5)    memotivasi  pegawai; (6)  menciptakan   akuntabilitas   publik.

Sedangkan  manfaat  disusunnya  pengukuran   kinerja bagi organisasi pemerintahan   adalah (Mardiasmo,  2009:   122): (1)    memberikan  pemahaman  mengenai    ukuran   yang  digunakan   untuk   menilai   kinerja manajemen; (2)   memberikan   arah  untuk  mencapai  target  kinerja  yang telah ditetapkan; (3)   untuk  memonitor   dan mengevaluasi  pencapaian  kinerja  dan membandingkannya    dengan target  kinerja  serta melakukan   tindakan   korektif  untuk  memperbaiki   kinerja; (4)    sebagai  dasar untuk   memberikan    penghargaan   dan hukuman  (reward  and punishment) secara  objektif  atas  pencapaian   prestasi  yang  diukur  sesuai  dengan  sistem  pengukuran kinerja  yang telah  disepakati; (5)   sebagai alat komunikasi  antara bawahan  dan pimpinan   dalam rangka memperbaiki   kinerja organisasi; (6)    membantu  mengidentifikasi   apakah  kepuasan  pelanggan  sudah terpenuhi; (7)    membantu  memahami   proses kegiatan  instansi  pemerintah;   dan (8)    memastikan   bahwa  pengambilan   keputusan   dilakukan  secara objektif.

Berdasarkan   tujuan  dan  manfaat  di  atas,  pengukuran   kinerja   sektor   publik  dilakukan untuk  memenuhi   tiga maksud,  adalah  sebagai   berikut  (Mardiasmo,    2009:    121):   (1) Pengukuran   kinerja  sektor  publik   dimaksudkan    untuk  membantu   memperbaiki    kinerja pemerintah,   maksudnya   adalah   untuk  membantu   pemerintah    berfokus   pada tujuan  dan sasaran program  unit kerja.  Akibatnya,   hal ini  dapat meningkatkan   efisiensi  dan efektivitas organisasi  sektor  publik  dalam   memberikan   pelayanan  publik; (2)   Pengukuran  kinerja sektor publik digunakan  untuk pengalokasian  sumber  daya dan pembuatan keputusan; (3)  Pengukuran  kinerja  sektor publik  dimaksudkan   untuk  mewujudkan   akuntabilitas    publik  dan memperbaiki   komunikasi   kelembagaan.

Ketiga maksud  dilakukannya   pengukuran   kinerja pada organisasi sektor  publik  tersebut, mengindikasikan    bahwa  kinerja  organisasi  sektor  publik  memiliki  ruang  lingkup    yang  luas dan multidimensional.   Akibatnya,   tidak  ada indikator   tunggal  yang dapat  menggambarkan kinerja   organisasi   sektor  publik  secara komprehensif.    Hal  ini   menunjukkan    bahwa  dimensi output   yang  dihasilkan    oleh  organisasi  sektor  publik   lebih   banyak  yang  bersifat  intangible output. Untuk  itu,  pengukuran   kinerja  keuangan  saja  tidak  cukup  untuk  mengukur    kinerja sektor  publik,  sehingga   diperlukan   pengukuran   kinerja  nonkeuangan    (Mardiasmo,    2009).

 

 

KESESUAIAN   DESAIN PENGUKURAN KINERJA DENGAN DESAIN  SISTEM PENGENDALIAN  MANAJEMEN

Pengukuran    kinerja  merupakan   alat bagi  manajemen    untuk  menilai  keberhasilan  organisasi. Dalam  organisasi   sektor  publik,  keberhasilan     organisasi   dinilai   dari  kemampuan   organisasi ialam  menyediakan   pelayanan   publik  yang murah  dan berkualitas.    Apabila   organisasi   sektor publik  tersebut   mampu   menyediakan   pelayanan  publik   yang  murah  dan  berkualitas,     maka organisasi    tersebut     akan  memperoleh    kepercayaan    dan  dukungan    publik.    Kepercayaan

dan   dukungan    publik     ini  penting    bagi   organisasi      sektor   publik,    karena   mereka   akan mempertanggungjawabkan       kepada  publik   atas   penggunaan    dana  yang  diperolehnya     dari  publik.  Mengukur   keberhasilan    organisasi    sektor   publik  tidaklah  mudah  seperti   mengukur keberhasilan      pada   organisasi    bisnis.    Terdapat    beberapa   hal   yang  perlu   dijawab    untuk mengetahui    keberhasilan     suatu  organisasi    sektor  publik,   yaitu  sebagai   berikut   (Mahmudi, 2007: 13). Apa yang sebenarnya  akan  diukur:   (1)  Skala  atau  ukuran  apa yang akan digunakan? (2) Berapa  toleransi    kesalahan   yang akan diterima? (3) Siapa yang akan mengukur? (4) Untuk  siapa   informasi  kinerja tersebut dan apa yang akan mereka lakukan  dengan laporan hasil kinerja   tersebut?

Organisasi sektor Publik untuk  menjawab  pertanyaan-pertanyaan     tersebut,   diperlukan   koherensi,  keterpaduan, dan keterkaitan   antar-elemen   sistem pengendalian   manajemen   dan kesesuaian  antara  proses pengendalian   manajemen  dan struktur   pengendalian   manajemen.   Desain sistem pengendalian yang efektif harus  mempertimbangkan    beberapa  faktor. Sudrajat  (2007)  menyebutkan   faktor- faktor yang perlu menjadi  pertimbangan    dalam  menyusun   sistem pengendalian   manajemen, yang  namanya  juga  akan  memengaruhi    dalam   menyusun    sistem   pengukuran   kinerja,  yaitu sebagai   berikut.

Desain  sistem  pengendalian    tergantung   pada  karakteristik   lingkungan   yang  dihadapi. Tidak  ada sistem  pengendalian   manajemen  yang terbaik, yang ada hanyalah  apakah  sistem pengendalian  manajemen  yang diterapkan  cocok atau tidak dengan karakteristik  organisasi. Karakteristik     lingkungan    yang  dihadapi   akan  mempengaruhi    efektivitas    pengendalian manajemen   yang   digunakan.    Oleh   karena   itu,    pemahaman   terhadap    karakteristik lingkungan    organisasi   merupakan    dasar  untuk   merancang   sistem  pengendalian    yang efektif.  Pendekatan    ini  dinamakan   dengan   pendekatan    kondisional    atau  kontinjensi (contigency   approach).    Pendekatan    kontinjensi    diperlukan    untuk   menciptakan    sistem pengukuran   kinerja  yang andal.  Dalam  konteks  organisasi  sektor   publik,   yang memiliki karakterisrik   lingkungan  dengan  ketidakpastian   lingkungan  yang tinggi,   sasaran organisasi yang  samar,   dan  banyaknya   variasi   kepentingan    dari  berbagai  pihak   (Untoro,   2010), menjadikan    pendekatan   kontinjensi   sangat  relevan  digunakan   untuk   menyusun   sistem pengukuran   kinerja.

Paradigma,  merupakan  peta yang menggambarkan   kondisi  lingkungan  yang dihadapi  oleh suatu  organisasi.     Paradigma   akan memengaruhi   cara anggota  di dalam  organisasi   untuk bersikap   dan  bertindak.   Berdasarkan    suatu  paradigma   tertentu,   suatu  sistem   dirancang sehingga  dapat  mengorganisasi    berbagai    sumber   daya  untuk   mencapai   tujuan   sistem, untuk  itu  paradigma  yang dianut  oleh anggota  organisasi juga akan menjadi  pertimbangan dalam  menyusun   sistem  pengukuran   kinerja.

Sistem  terdiri   atas dua  bagian,  yaitu  proses  dan  struktur,  proses terkait  dengan  tahapan yang  harus   dilalui,     sedangkan    struktur    terkait   dengan   komponen-komponen    yang berkaitan  satu dengan  yang lainnya  secara bersama-sama.  Proses  dan struktur  pengendalian manajemen,    sebagaimana   dijelaskan    di  atas,  berpengaruh    terhadap   efektivitas   sistem pengendalian    manajemen.   Faktor  proses dan struktur   inilah  yang kemudian   harus  saling terpadu  dan berintegrasi  dengan sistem   manajemen  kinerja.  Untuk  menciptakan   organisasi yang  memiliki   kinerja   tinggi  diperlukan    sistem  manajemen    kinerja    yang  terintegrasi dengan  sistem    pengendalian    manajemen    (Mahmudi,     2007),   pada  proses   pengendalian manajemen  maupun  pada struktur  pengendalian   manajemen.   Integrasi sistem   manajemen kinerja  dengan kedua bentuk  pengendalian   manajemen  pada organisasi sektor publik.  Keahlian   manajerial    (managerial   skill).  Keahlian   atau  kompetensi diperlukan    untuk menjalankan   sistem  yang telah  dirancang.   Meskipun,   sistem  telah  disusun   dengan  baik, namun  jika anggota  di dalam  organisasi  tersebut  banyak  yang tidak  berkompeten    untuk melaksanakannya,    maka  sistem tersebut  tidak  bisa  berjalan.

Peranan    sistem   manajemen     kinerja    tampak    pada    tahap    perencanaan     strategis, implementasi,     dan evaluasi  kinerja.   Tolok   ukur  kinerja   pada program   dan pelaksanaan anggaran    harus   sesuai    dengan  rancangan   tolok  ukur  kinerja  yang  telah  ditetapkan   pada rencana  strategis,  yang merupakan   penjabaran   dari visi,   misi,   tujuan,  dan  strategi   organisasi pada tahap   perencanaan    strategis.    Rencana   strategi   berisi    tentang   sasaran   strategis    yang akan  dicapai  oleh  organisasi,  hasil   (outcome)   dan  indikator    kinerja,    inisiatif   strategis   serta target  kinerja.  Pada  tahap  implementasi,    organisasi   melakukan   pengukuran    kinerja   untuk mengetahui   tingkat  pencapaian   strategi   dalam   mencapai    tujuan  organisasi.   Ukuran   kinerja pada tahap  implementasi   harus   mengacu  pada   ukuran  kinerja  yang  diretapkan    pada   tahap perencanaan  strategis  agar tidak terjadi penyimpangan   dan  ketidakadilan   dalam  memberikan penilaian  terhadap kinerja  manajer.

Begitu juga dengan struktur  organisasi  yang merupakan  bagian dari struktur  pengendalian manajemen.   lntegrasi  sistem manajemen   kinerja  dengan   struktur   pengendalian  manajemen terlihat  pada  kesesuaian  sistem  pengukuran   kinerja  dengan   struktur   organisasi   yang  terdiri dari pusat-pusat pertanggungjawaban. Oleh karena itu desain sistem pengukuran kinerja  harus sesuai dengan desain pengendalian manajemen.

 

KONSEP VALUE FOR MONEY PADA PENGUKURAN  KINERJA

Konsep   value for  money  merupakan    konsep   untuk  mengukur    ekonomi,    efektivitas,   dan efisiensi  kinerja  program,   kegiatan  dan organisasi.   Konsep  value for  money  (VFM)  adalah konsep  yang penting  dalam organisasi  sektor   publik  sehingga  sering  kali disebut  dengan   inti dari   pengukuran    kinerja   sektor   publik.  VFM  juga  mengandung   arti  sebagai   penghargaan terhadap   nilai uang.   Hal  ini  berarti  setiap rupiah  harus  dihargai   secara layak dan digunakan sebagaimana   mestinya   (Mahmudi,    2007).    Selain   konsep  VFM,   terdapat  juga  pendekatan yang lebih  baru  dalam manajemen   kinerja  sektor  publik  yaitu   konsep  best practice  atau  best value yang merupakan   perluasan  dari konsep  VFM.

Konsep   VFM   untuk  diimplementasikan    pada   pengukuran   kinerja    diperlukan pengembangan     indikator   kinerja.   Indikator  kinerja  dikembangkan   dari  variabel  kunci  yang berhasil   diidentifikasi    oleh  organisasi  untuk  unit  kerja  yang  terkait,   untuk  dapat  diketahui tingkat   capaian   kinerjanya.    Indikator    kinerja   tersebut   kemudian   dibandingkan   dengan target  kinerja  atau  standar   kinerja.   Pada dasarnya  pengembangan    indikator  kinerja  meliputi pengembangan   indikator  kinerja   makro  dan mikro.  Indikator  kinerja  makro  digunakan   pada tingkat  korporat   atau  organisasi  induk,   sedangkan   indikator   kinerja  mikro   digunakan   pada tingkat  unit  kerja. Indikator   kinerja  untuk  tiap-tiap  unit  kerja pada  dasamya dikembangkan secara   unik  atau  khusus   sesuai  dengan   karakteristik    unit  tersebut,   akan  tetapi   dapat   juga dikembangkan     indikator    yang  sifatnya  standar   yang  berlaku   untuk  semua   unit.   Namun demikian,   standar kinerja   untuk  unit kerja tidak bisa  semuanya   dibuat  secara  seragam karena masing-masing     unit  kerja pasti  memiliki   karakteristik    dan keunikan  yang berbeda-beda.

Begitu juga dengan orientasi pengembangan   indikator kinerja hendaknya harus seimbang, yaitu tidak hanya mengembangkan   indikator   kinerja keuangan  saja,  melainkan  juga  indikator kinerja  nonkeuangan,    antara  indikator   hasil dengan indikator   proses,   dan antara  indikator kuantitatif    dengan   indikator   kualitatif.   Indikator   keuangan  hanya  menekankan   pada  input dan  output  yang terbatas  pada anggaran  dan realisasinya.    Sementara   indikator    nonkeuangan lebih  menekankan    pada  outcome,   seperti   kepuasan   pelanggan,    kualitas   layanan,   cakupan layanan.   Pengukuran   kinerja  VFM  dapat  membuat   keseimbangan   antara  pengukuran   hasil dengan   pengukuran    proses.    Indikator    efektivitas  dalam   VFM  berorientasi    pada  hasil  dan lebih  bersifat  kualitatif,  sedangkan   indikator   ekonomi   dan efisiensi  lebih  berorientasi   pada proses dan  lebih   bersifat   kuantitatif.

 

Pengukuran  Ekonomi

Ekonomi  adalah hubungan  antara pasar dan masukan  (cost of input).  Dengan  kata lain,  ekonomi terbaik yang dimungkinkan  (Mardiasmo, 2009). Mahmudi (2007) mengartikan ekonomi sebagai perbandingan antara input sekunder (bahan baku, personel, dan infrastruktur) dengan input  primer (kas).  Dalam konteks organisasi pemerintahan, ukuran ekonomi berupa berapa anggaran yang dialokasikan untuk membiayai aktivitas tertentu,   Apabila sumber  daya yang dikeluarkan  berada di bawah anggaran  maka terjadi penghematan,  sedangkan sebaliknya, apabila di atas anggaran maka terjadi pemborosan. Sehingga pada pengukuran  ekonomi berhubungan dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut (Mardiasmo,  2009: 133): (1)   Apakah biaya organisasi lebih besar dari yang telah  dianggarkan oleh organisasi? (2)   Apakah biaya  organisasi lebih besar dari  biaya organisasi lain  yang sejenis yang dapat diperbandingkan? (3)   Apakah organisasi telah menggunakan sumber daya keuangannya secara optimal?

 

Pengukuran  Efisiensi

Efisiensi merupakan hal penting dari ketiga pokok  bahasan value for  money.   Efisiensi  diukur dengan  rasio antara output  dengan input.  Semakin  besar output  dibanding input, maka semakin  tinggi tingkat  efisiensi  suatu  organisasi  (Mardiasmo,   2009).  Ukuran  efisiensi mengukur  biaya atas output  (cost  of output).   Ukuran  efisiensi mengukur  seberapa baik organisasi mampu memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya untuk menghasilkan output Mahmudi,  2007).

Dalam pengukuran kinerja value for  money,   efisiensi  dapat dibagi  menjadi dua, yaitu (1)  efisiensi alokasi (efisiensi  1) dan (2)  efisiensi teknis atau manajerial (efisiensi  2).  Efisiensi alokasi terkait dengan kemampuan untuk mendayagunakan sumber daya input pada tingkat kapasitas optimal. Efisiensi teknis (manajerial) terkait dengan kemampuan mendayagunakan sumber  daya input pada tingkat output tertentu. Pengertian efisiensi  berhubungan erat dengan konsep produktivitas.  Pengukuran efisiensi dilakukan dengan menggunakan perbandingan antara output yang dihasilkan  terhadap input yang  digunakan. Ukuran produktivitas atau efisiensi    belum mengindikasikan  efektivitas. Ukuran  efisiensi lebih bersifat relatif,  proses kegiatan operasional  dapat dikatakan efisien apabila  suatu produk kalau hasil kerja tertentu   dapat dicapai dengan penggunaan sumber daya dan dana yang serendah-rendahnya  (spending well). Perbaikan terhadap efisiensi dapat dilakukan  dengan beberapa  cara, antara lain  (Mardiasmo, 2009: 134): (1)  meningkatkan output pada tingkat input yang sama; (2) meningkatkan output  dalam proporsi yang lebih besar dari pada proporsi peningkatan input; (3) menurunkan  input  pada tingkat output yang sama; dan menurunkan input pada tingkat proporsi yang lebih besar daripada proporsi peningkatan output.

Indikator efisiensi  menggambarkan hubungan antara masukan sumber daya oleh suatu unit organisasi  (misalnya: stat, upah, biaya admlnistratif) dan keluaran yang dihasilkan indikator tersebut memberikan informasi tentang konversi masukan menjadi keluaran (yaitu efisiensi dari proses  internal). Dalam implementasinya, untuk mengukur efisiensi  organisasi  sektor publik dapat menggunakan teknik tertentu, seperti data envelopment  analysis (DEA). DEA adalah sebuah teknik yang didasarkan pada pemrograman linear yang membantu analis untuk mengukur dan memperbaiki kinerja dari sebuah agen, program, layanan, atau “keputusan unit” lainnya dengan memperkenankan mereka untuk menentukan efisiensi relatifnya (Gianakis dan McCue, 1999). Pengukuran efisiensi dengan teknik DEA ini  cocok untuk organisasi sektor publik, karena karakteristik organisasi sektor publik yang lebih menghasilkan output bersitat  nonkeuangan dan lebih dari satu output. Dengan kata lain, organisasi sektor publik menghasilkan sejumlah output yang sering kali tidak dapat dikurangi menjadi pengukuran tunggal. Beberapa penelitian telah menggunakan teknik DEA untuk mengetahui tingkat efisiensi anggaran pemerintah daerah baik secara keseluruhan (lihat Sebayang, 2005), maupun bidang tertentu misalnya pendidikan, kesehatan, dan lain-lain (lihat Pertiwi,  2007).

 

 

Pengukuran Efektivitas

Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuan, maka organisasi tersebut telah berjalan dengan efektif.  Efektivitas hanya melihat apakah suatu program atau kegiatan telah mencapai kegiatan yang telah ditetapkan.  Pengukuran efektivitas mengukur hasil akhir dari suatu  pelayanan dikaitkan dengan outputnya (cost of outcome). Indikator  efektivitas menggambarkan jangkauan akibat dan dampak  (outcome)   dari keluaran (output)   program dalam mencapai tujuan  program. Semakin kontribusi  output yang dihasilkan  berperan terhadap pencapaian tujuan atau sasaran  yang ditcntukan, maka semakin efektif proses kerja suatu unit organisasi. Pengukuran efektivitas bisa dilakukan hanya dengan mengukur outcome.   Suatu pelayanan mungkin dilakukan secara efisien,  namun belum rentu efektif jika pelayanan tersebut  tidak menambah nilai bagi pelanggan. Oleh karena itu, indikator efisiensidan efektivitas harus digunakan secara bersama-sama. Jika suatu program dinyatakan efektif dan efisien, maka program tersebut  dapat dikatakan cost-effectiveness.

Dari uraian di atas, jelaslah bahwa ketiga pokok bahasan dalam value for  money sangat terkait satu dengan yang lainnya. Ekonomi membahas mengenai masukan  (input),  efisiensi membahas mengenai  masukan (input),   dan keluaran (output),   dan efektivitas membahas mengenai output dan dampak (outcome).

 

KONSEP DASAR: INPUTOUTPUT,  DAN OUTCOME

Organisasi sektor publik untuk melakukan pengukuran kinerja, perlu mengidentifikasi variabel kunci yang nantinya akan dikembangkan menjadi indikator kinerja bagi unit kerja yang bersangkutan. Istilah    ukuran   kinerja  pada dasarnya berbeda  dengan  istilah  “indikaror   kinerja”.   Ukuran kinerja  mengacu  pada penilaian  kinerja secara langsung,  sedangkan indikator kinerja mengacu pada   penilaian   kinerja  secara tidak langsung,  yaitu  hal-hal  yang  sifatnya  hanya  merupakan ndikasi-indikasi    kinerja.

Di sisi lain,  inti dari pengukuran  kinerja pada organisasi pemerintahan   adalah implementasi konsep  VFM.   VFM  memiliki   tiga komponen,    yaitu:  ekonomi,   efisien,  dan efektif.  Untuk dapat mengukur   tingkat   ekonomi,   efisiensi,   dan efektivitas,  organisasi  pemerintahan    harus dapat  mengetahui    tingkat  input,   output,   dan outcome.    Oleh  karena  itu,   indikator    kinerja mng  dikembangkan    meliputi   indikator   input,   indikator   output,   dan indikator    outcome. Sebenamya  pada  saat  diberlakukannya   Kepmendagri  Nomor   29 Tahun  2002,  pengukuran sinerja   pemerintah   (daerah)   tidak hanya  sampai   pengukuran   outcome,  tetapi  sampai   dengan mengukur   benefit dan  impact.   Namun,   semenjak    dikeluarkannya   Permendagri   Nomor   13 Tahun 2006 sebagai  pengganti  dari Kepmendagri  Nomor  29 Tahun  2002,  pengukuran   kinerja hanya  sampai  pada pengukuran   outcome.   Sebelum  menjelaskan   tentang  konsep  dasar menentukan  indikator  input,  ouput,  dan outcome,  perlu diketahui  terlebih dahulu karakteristik indikator  kinerja yang baik dan peranannya   dalam  organisasi  pemerintahan.

Mahmudi  (2007:  89) menyebutkan   bahwa  indikator   kinerja sektor publik   yang akan dikembangkan nendaknya  memiliki   karakterisrik,    yaitu: sederhana   dan  mudah dipahami,     dapat  diukur, dapat  dikuantifikasikan, dapat dikaitkan    dengan   standar   atau  target  kinerja, berfokus  pada  pelayanan  publik,   kualitas,   dan  efisiensi,

dikaji  secara  teratur.

Pengawasan   (monitoring)   dan kaji   ulang  terhadap  indikator   yang  telah  harus   terus  dilakukan  sebagai  upaya untuk  meningkatkan   perbaikan  dan peningkatan   kualitas  pelayanan, serta  sebagai upaya untuk  menciptakan    budaya  perbaikan  kinerja  secara berkelanjutan.   Kaji ulang terhadap indikator  kinerja secara rutin  bertujuan  untuk  menguji  validitas dan keandalan indikator     yang  dibuat   agar  dapat  menyesuaikan     dengan   perubahan   kebutuhan   layanan,  sehingga   dalam  jangka  panjang  menghasilkan   ukuran  kinerja  yang lebih   baik  dan  efektif.

Sedangkan,   dalam organisasi    pemerintahan    indikator   kinerja  memiliki   peran,   antara lain   (Mardiasmo,   2009:  128): (1)   untuk  membantu   memperjelas   tujuan   organisasi; (2)   untuk  mengevaluasi  target  akhir  (final outcome)  yang dihasilkan; (3) sebagai masukan  untuk  menentukan   skema   insentif  manajerial; (4) memungkinkan    bagi pemakai  jasa layanan   pemerintah   untuk  melakukan   pilihan; (5) untuk  menunjukkan    standar   kinerja; (6)  untuk  menunjukkan  efektivitas; (7)    untuk  membantu   menentukan  aktivitas  yang memiliki  efektivitas   biaya paling baik untuk mencapai  target  sasaran;   dan (8) untuk  menunjukkan  wilayah,  bagian,  atau  proses  yang masih potensial  untuk  dilakukan penghematan   biaya.

Agar indikator  kinerja  dapat  berperan  seperti disebutkan    di atas,  maka perlu memahami konsep  dasar pembuatan   indikator  input, output, dan outcome. Konsep dasar indikator  input, output,  dan outcome terdiri atas definisi dan konsep pengukuran   masing-masing   jenis indikator. Selain itu, untuk  menentukan indikator  kinerja perlu mempertimbangkan   komponen   sebagai berikut  (Mahmudi,  2007:  90;   Mardiasmo,   2009:  125): (1)    Biaya pelayanan;    indikator   biaya  biasanya   diukur   dalam  bentuk  biaya  unit  (unit  cost); (2)   Tingkat  penggunaan;   indikator penggunaan   (utilization) pada dasamya  membandingkan antara  jumlah   pelayanan  yang  ditawarkan   (supply of service)  dengan  permintaan   publik (public demand);  (3)    Kualitas   dan standar   pelayanan;   indikator   kualitas  dan   standar   pelayanan   merupakan indikator   yang  paling   sulit   diukur,  karena   menyangkut  pertimbangan     yang  sifatnya subjektif; (4).

Cakupan   pelayanan;   diperlukan   untuk  mengetahui   tingkat  penyediaan   pelayanan  yang diberikan  dengan  permintaan pelayanan  yang dibutuhkan;  (5)    Kepuasan;   indikator   kepuasan   biasanya   diukur   melalui  metode   jejak  pendapat   secara langsung.    Bagi  pemerintah     daerah,   metode   penjaringan     aspirasi   masyarakat    (need assessment)  dapat  juga digunakan   untuk  menetapkan  indikator   kepuasan.

 

Indikator Input

Input  adalah  semua jenis sumber  daya masukan  yang digunakan   dalam  suatu  proses  tertentu untuk   menghasilkan   output.   Input   dibagi  menjadi   dua,  yaitu  input   primer  dan  sekunder. Input  primer  berupa  kas,  sedangkan   input  sekunder  adalah  berupa  bahan  baku,  personel, infrastruktur,  dan masukan   lainnya  yang  digunakan   untuk  menghasilkan   output   tertentu. Input  primer  harus  diubah  menjadi  input  sekunder  untuk  diolah  menjadi  output   terrentu. Pengukuran   input  adalah  pengukuran   sumber  daya yang dikonsumsi   oleh suatu  proses dalam  rangka  menghasilkan   output.   Proses tersebut  dapat  berbentuk program  atau kegiatan. Ukuran  input  mengindikasikan   jumlah  sumber  daya yang dikonsumsi   untuk  suatu program. aktivitas,   dan organisasi.  Pengukuran   input  dilakukan   dengan  cara membandingkan   input sekunder  dengan   input   primer,  atau  dengan   kata  lain  sama  dengan  pengukuran  ekonomi untuk   mengetahui   biaya  per  unit  input   (cost  of input).  Biaya input   tersebut   diidentitikasi melalui akuntansi  biaya dengan  sistem pembiayaan   (costing).  Indikator input  saja tidak cukup bila tidak  diikuti   dengan  penentuan  indikator output.   Artinya,   pengukuran  ekonomi   saja tidak  cukup  tanpa  diikuti  dengan  efisiensi  dalam  proses.

 

Indikator Output

Output    adalah  hasil  langsung   dari  suatu  proses.  Pengukuran   output   adalah  pengukuran keluaran   yang  dihasilkan    dari  proses.   Ukuran   output   menunjukkan   hasil  implementasi prgram  atau  aktivitas,   Sudrajat  (2007:  197) menyatakan    bahwa  pengukuran   output   harus miliki karakterisrik  sebagai berikut: (1) Ditujukan    ke  bidang   kinerja   sesungguhnya,    yaitu   berupa   output   yang  benar-benar menunjukkan    kinerja  yang diharapkan; (2)  Tepat sasaran,  dalam  artian  tidak  hanya  mencerminkan    estimasi  kasar; (3) Tepat waktu, objektif,  dalam  artian  tidak  dapat  dimanipulasi. Jika pengukuran   output   tidak  memiliki  salah satu dari empat  karakteristik   di atas, maka sistem  pengendalian   yang  berorientasi   kepada  output   kemungkinan    besar akan  mengalami kegagalan.   Secara umum,  pengukuran   output  dapat berbentuk  kuantitatif  dan keuangan,  atau kuantitatif   dan nonkeuangan.   Contoh  output  yang kuantitatif keuangan     adalah jumlah  Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berhasil  diperoleh  oleh  bagian  pendapatan,   sedangkan  contoh  output  kuantitatif  nonkeuangan   adalah  jumlah  lulusan  yang dihasilkan  oleh perguruan   tinggi pada periode  tertentu,   dan sebagainya.

 

Indikator Outcome

Outcome adalah  dampak  suatu   program   atau  kegiatan  terhadap   masyarakat.   Outcome  lebih tinggi   nilainya   dari  pada  output,   karena  output   hanya  mengukur    hasil  tanpa   mengukur ampaknya  terhadap  masyarakat,  sedangkan  outcome mengukur   kualitas  output  dan dampak yang dihasilkan.  Dengan  kata lain, outcome adalah hasil yang dicapai  dari suatu program  atau kegiatan   dibandingkan   dengan  hasil yang diharapkan.   Contohnya,   misalnya pemerintah mengeluarkan    sejumlah  dana untuk  kegiatan  pencegahan  penyakit  malaria.  Input  primernya adalah jumlah  dana yang dikeluarkan,   sedangkan  input  sekundernya    bisa berupa  pembelian obat-obatan,   vaksinasi,   tenaga medis, dan peralatan  medis.                                                                   Output-nya adalah bisa orang yang diberi   vaksinasi  atau   wilayah  tertentu   yang  dijadikan   sasaran  pencegahan   penyebaran malaria.    Outcome-nya  adalah  wilayah  tertentu   terhindar   dari  wabah  penyakit  malaria,   atau penyakit   malaria  dapat  dicegah  penyebarannya    dari wilayah  tertentu.   Pengukuran   outcome dilakukan    untuk   mengukur    nilai   dari  suatu  kegiatan   atau  program.   Pengukuran    output ebih   bersifat  mengukur    kuantitas   barang  atau  jasa yang  dihasilkan   oleh  suatu  aktivitas, sedangkan    pengukuran    outcome  mengukur   nilai  kualitas  dari  output   tersebut.   Pengukuran utcome  adalah  pengukuran   dampak  sosial suatu  aktivitas,   Pengukuran   outcome tidak  dapat dilakukan   sebelum  hasil yang diharapkan   dari suatu  program  atau kegiatan  ditetapkan,   dan pengukuran     outcome  tidak  dapat  dilakukan   sebelum  suatu   program   atau  kegiatan  tersebut selesai    dilakukan  atau  telah  mencapai  tahap  tertentu.

 

KONSEP BEST VALUE

Konsep best value merupakan   perluasan  dari konsep VFM  (Mahmudi,   2007).  Dalam  konteks organisasi   sektor publik,    konsep  best value merupakan   suatu  konsep  yang mewajibkan   unit kerja  pemerintah  pemberi  pelayanan  publik  untuk  memberikan    pelayanan  terbaik  (best value). Pemerintah   harus   mengidentifikasi    dan  pengelom-pokkan     unit  kerja  mana  yang  termasuk dalam  unit   kerja  best value.   Unit   kerja  yang  termasuk   kategori  unit  kerja  best value fokus memberikan  perbaikan  pelayanan  secara terus-menerus    dengan  cara mengombinas prinsip  ekonomi,   efisien,   dan efektif dalam pelayanan,  serta harus  ranggap  terhadap  kebut masyarakat.

Pelayanan   yang  diberikan   tidak   didasarkan    pada  ketersediaan    dana,   melainkan yang  menjadi   kebutuhan    masyarakat.   Unit   kerja  best value  bukan   merupakan    unit yang menjalankan   fungsi  pendapatan.   Hal  ini  berarti  unit  kerja rersebut  tidak  mendas peningkatan    pelayanannya    pada  kenaikan   pendapatan    yang  diperolehnya.     Cara  ber unit  kerja ini tidak  dimulai  dari bagaimana   meningkatkan    pendapatan   untuk  meningka pelayanan,     akan   tetapi   bagaimana    memperbaiki     dan  meningkatkan    pelayanan    masyarakat   sesuai dengan   kebutuhan   masyarkat  baru  kemudian   mencari  solusi  bagai membiayai  pelayanan  tersebut.    Salah satu  negara  yang menerapkan   konsep  best value, di negara  Inggris  yang diatur  dalam  Local Govemment   Act  1999.

Karakteristik   utama  konsep  best value adalah  penetapan   serangkaian    indikator    untuk   mengukur   kinerja   unit  kerja pemberi  layanan   yang  merupakan   unit   kerja  best indikator   kerja ditetapkan   untuk  menilai kinerja  dan kesehatan  organisasi   secara keseluruhan  indikator   kerja yang  digunakan   untuk   menilai   kinerja  organisasi  adalah  indikator    output (hasil),   sedangkan   indikator    input   dan  output   digunakan    untuk   menilai   level  kegi Setiap   unit  kerja  yang  ditunjuk    sebagai    otoritas   best value akan  menyusun   target  yang mencerminkan    pencapaian   tujuan  dan prioritas.   Untuk  mengimplementasikan    best value,  tentunya   tidak  hanya dibutuhkan    keseriusan   pemerintah,   melainkan   juga apa publik  yang  berkompeten   untuk  menjalankan   unit  kerja best value.

 

 

IMPLEMENTASI   PENGUKURAN  KINERJA   DI PEMERINTAH

Mahmudi     (2007)   menyatakan    bahwa   manajemen    kinerja   yang  terintegrasi    (integrated  performance   management)    terdiri   atas  dua  bagian   utama,  yaitu   perencanaan    kinerja pengukuran   kinerja.   Perencanaan   kinerja   terdiri  atas empat  tahap,   yaitu: (1)    penentuan   visi,   misi,  dan  tujuan   (goal),  serta  strategi; (2)   penerjemahan   visi, misi,  dan  tujuan,  serta  strategi  ke dalam    sasaran strategis,     inisiatif  strategis,     indikator   kinerja,     target  kinerja; (3)   penyusunan   program; (4)    penyusunan    anggaran. Sementara itu, pengukuran   kinerja  value for money dibangun   atas tiga  komponen   utama yaitu: (1)  komponen   visi, misi, sasaran,  dan  target; (2) komponen input,  proses, output, dan outcome; (3) komponen pengukuran ekonomi, efisiensi, dan efektivitas.

Sejak  dikeluarkannya   UU  Nomor   17 Tahun  2003  tentang  Keuangan  Negara, perubahan mendasar pada sistem penganggaran di Indonesia, yaitu diterapkannya

Aggaran terpadu (unified  budgeting),  penganggaran berbasis kinerja (performance-based budgeting),  dan penganggaran dengan perspektif jangka menengah (medium  term expenditure framework (MTEF).    Pada tahun  2005  terbitlah  PP Nomor  58 Tahun  2005  tentang pengelolaan Keuangan Daerah yang kemudian diikuti dengan Permendagri Nomor 13 Tahun jo.  Permendagri Nomor  59 Tahun 2007 tentang  Pedoman Pengelolaan Keuangan.  Menurut PP Nomor 58 Tahun 2005 Pasal 38  ayat 2 dinyatakan bahwa penyusunan anggaran berdasarkan prestasi kerja dilakukan berdasarkan capaian kinerja, indikator kinerja, analisis  standar belanja (ASB),  standar satuan harga, dan standar pelayanan minimal (SPM). Diantara komponen-komponen anggaran berbasis kinerja (ABK) tersebut, indikator kinerja, dan SPM merupakan instrumen penganggaran yang terpenting (Australia Indonesia Partnership,  2008). Skema keterkaitan instrumen-instrumen  dalam sistemABK.

Tahap perencanaan kinerja dimulai dengan tahap menentukan visi, misi, tujuan, sasaran, target. Pada tahap ini dituangkan dalam dokumen rencana strategis (renstra). Renstra dihasilkan melalui kombinasi dua pendekatan, yaitu pendekatan top down  dan bottom up. Renstra yang dihasilkan dari pendekatan top down  merupakan inisiatif dari pemerintah merupakan  penjabaran  dari visi dan  misi kepala daerah.   Dari   renstra kemudian diterjemahkan  dalam rencana kerja.

Sedangkan,  renstra  yang berasal  dari pendekatan  bottom  up merupakan  hasil penjaringan  aspirasi  masyarakat yang diwujudkan dalam bentuk pelayanan publik. Pelaya publik yang harus  disediakan  pemerintah  kemudian  dapat berbentuk  standardisasi yang tertuang dalam SPM maupun tidak. SPM  dapat juga merupakan bentuk dari  implemen konsep best value, karena menurut PP Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusu dan Penerapan  SPM  Pasal  1    ayat 6,  SPM merupakan ketentuan  tentang jenis  dan  m pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah. Pernyataan tersebut mengisyaratkan  bahwa SPM merupakan pelayanan  yang diselenggarakan  pemerintah secara  tepat syarat hingga  menghasilkan mutu  tertentu.  Hal  ini  berarti bahwa SPM  disusun  berdasarkan kebutuhan masyarakat,  dan pemerintah wajib   berusaha   bagaimana  memenuhi  kebutuhan   masyarakat tersebut,   termasuk  membiayainya.

Standardisasi   pelayanan tersebut  kemudian  dijabarkan dalam standar belanja yang disebut   dengan ASB  dan  program  kegiatan yang di  dalamnya  dicantumkan   tolok ukur kinerjanya.  ASB dan tolok  ukur kinerja menjadi instrumen  penting dalam ABK yang berbentuk rencana kerja.  Jadi,  ASB dan tolok  ukur kinerja menjadi dasar dalam menyusun rencana kerja. Rencana kerja ini harus terkait atau selaras dengan rencana srrategis  pemerintah.  Rencana kerja yang memuat program dan kegiatan  sebagai penjabaran dari visi, misi,  tujuan: dan strategi pemerintah disebut  dengan rencana kerja pemerintah (RK rencana kerja pemerintah daerah (RKPD). Sedangkan, rencana kerja yang berisi kegiatan  tolok ukur kinerja, jenis indiaktor, target kinerja, sasaran kegiatan, dan usulan anggaran disebut dengan rencana kerja anggaran (RKA). RKA merupakan dokumen yang mengaitkan pengukuran kinerja value for money melalui indikator input, output, outcome dengan nilai usulan anggaran  (belanja, pendapatan, dan pembiayaan).

Struktur   RKA,    terdiri atas tiga bagian utama,  yaitu  pada bagian pertama  berisi  program  dan kegiatan   beserta  lokasinya  serta perkiraan  anggaran  saat ini

tahun n)  dan prakiraan  anggaran  maju  (tahun   n +  1)   berdasarkan rencana  strategis   yang telah diterapkan    oleh  pemerintah   daerah. Perkiraan  maju merupakan   bentuk  implementasi   MTEF yang berisi perkiraan   kebutuhan   anggaran  untuk  program   dan  kegiatan  yang direncanakan dalam tahun  anggaran   berikutnya    dari  tahun   anggaran   yang  direncanakan.     Program   dan anggaran   yang  tertuang   dalam   RKA  tidak  boleh   menyimpang    dari program   dan kegiatan yang  telah  ditetapkan   dalam   rencana  strategis  pemerintah    daerah.

Bagian kedua merupakan bentuk pengukuran kinerja VFM yang berisi indikator dan tolok ukur kinerja dari  program dan kegiatan yang terkait.  Indikator dan tolok ukur kinerja kegiatan tersebut harus sesuai dengan yang tercantum pada SPM dan rencana strategis yang telah ditetapkan. Dari indikator dan tolok ukur kinerja tersebut kemudian dapat dijabarkan dalam rincian anggaran, yang mempakan bagi ketiga pada RKA. Usulan anggaran tersebut harus dianggarkan secara wajar. Artinya, anggaran yang diusulkan harus memiliki keterkairan logis  dengan kegiatan dan tolok ukur kinerjanya.  Oleh karena itu,  untuk  menilai kewajaran atas  beban kerja dan biaya terhadap suatu kegiatan  diperlukan ASB dan standar satuan  harga.

Analis standar biaya juga  dapat digunakan sebagai data pembanding yang bermanfaat untuk menilai efisiensi dan  efektivitas ABK. Ritonga (2010: 9) menjelaskan bahwa dengan adanya data pembanding, memungkinkan untuk menilai apakah program dan kegiatan yang direncanakan lebih efisien dan lebih efektif dibandingkan dengan data pembanding tersebut atau program dan  kegiatan yang sama di tahun  sebelumnya.  Suatu program atau kegiatan dikatakan semakin  efisien jika untuk  mencapai output  tertentu  diperlukan biaya yang lebih rendah dibandingkan  dengan data dasar (benchmark)  atau dengan biaya  tertentu  akan diperoleh output yang lebih  besar dibandingkan data dasar dan sebaliknya. Efektivitas dapat dilihat dengan membandingkan  rencana output terhadap  rencana hasil. Jika dengan rencana output tertentu  akan mampu dicapai hasil yang lebih  besar atau dengan target hasil tertentu akan dicapai dengan output yang lebih kecil dibandingkan dengan data dasar, maka program dan kegiatan tersebut dikatakan semakin efektif

 

KESIMPULAN

Pengukuran kinerja sektor publik bukan hanya bagaimana kemampuan uang publik dibelanjakan,  tetapi dilihat juga  dari segi  ekonomis, efisiensi,  dan efektivitas,  dan tentunya dari  segi outcome. Pengukuran kinerja sektor  publik dilaksanakan untuk menilai  pencapaian organisasi melalui alat ukur keuangan dan nonkeuangan. Untuk melalukan pengukuran kinerja dengan melihat variabel kunci kemudian dikembangkan Pada unit kerja yang bersangkutan untuk dapat diketahui tingkat pencapaian kinerja, dari sinilah  kira bisa mengerahui apakah kinerja suatu  organisasi sudah sesuai dengan apa yang direncanakan  meliputi ekonomi, efisiensi,    efektivitas,  dan lain-lain   atau tidak.  Jika tidak tercapai maka dikatakan bahwa pengukuran kinerja suatu  organisasi tidak berjalan  sebagaimana  mestinya.  Tentunya kinerja bukanlah akhir dari segalanya tetapi ini mempakan acuan atau bagi  pemerintah  atas apa yang telah dilakukannya dalam  pengembangan organisasi  sektor publik.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DAFTAR PUSTAKA

 

Australia  Indonesia Partnership.  2008. Sistem Penganggaran Keuangan di Indonesia. Dipresentasikan dalam Pelatihan PEACH  kerja  sama PPE FE-UGM,   IASTP III,  dan SofEI,  Jayapura.

Gianakis,   GerasimosA.,   dan Difford P.  McCue.   1999. Local Govemment  Budgeting:A Managerial Approach. USA: Greenwood  Publishing  Group.

Mahmudi,   2007.  Manajemen  Kinerja Sektor Publik, edisi  revisi.   Yogyakarta:   UPP STIM YKPN.

Mardiasmo.    2009.  Akuntansi  Sektor Publik.  Yogyakarta: CV Andi Offset.

Pertiwi,   Lela Dina.   2007. “Efisiensi Pengeluaran  Pemerintah  Daerah  di Provinsi Jawa Tengah”. Jurnal Ekonomi Pembangunan,  vol. 12,  no.  2, hlm.   123-139.

Ritonga,   Irwan Taufiq.  2010. Analisis Standar Belanja (ASE): Konsep, Metode Pengembangan, dan lmplementasi di Pemerintah Daerah. Yogyakarra:   Sekolah   Pascasarjana   UGM .

Sebayang,  Asnita Frida.  2005. “Kinerja  Kebijakan Fiskal Daerah di Indonesia  Pasca-Krisis”. Jurnal Ekonomi Pembangunan,  vol. 10,  no. 3.  hlm.  203-214.

Sudrajat,   Drajat.  2007.  “Pengendalian   dan  Pengawasan Anggaran  Daerah  dalam  Mendukung Terwujudnya   Dean Govemment”.  Diedit  oleh Abdul  Halim,  dalam Seri Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah: Akuntansi dan Pengendalian Pengelolaan Keuangan Daerah. Yogyakarra: UPP STIM YKPN.

Untoro,   Wisnu.   2010.   “Kepublikan   sebagai Pemoderasi  Pengaruh  Perencanaan  Scrategik   pada Kinerja Organisasional”.    Disertasi.  Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.

Categories: Uncategorized Tags:

AKUNTANSI SYARIAH DALAM PERSPEKTIF TEORI DAN IMPLEMENTASI

October 9th, 2017 No comments

Akuntansi Syariah dalam Perspektif Teori dan Implementasi

Kariyoto

Universitas Brawijaya

kariyoto@uib.ac,id

 

Artikel ini memiliki tujuan mendisuksikan akuntansi syariah dalam perspektif teori dan implementasi.  Metode penelitian kualitatif deskriptif  dengan asumsi akuntansi konvensional dan sejumlah persoalan  penting yang perlu dicatat.  Beberapa  di antaranya (1)   persoalan kepemihakan, (2) asumsi basic concept, (3) efek dari persoalan concept tentu saja meresap  ke tingkat standar,  atau  bahkan  metode  akuntansi yang dipilih. Berangkat dari  tiga  persoalan dasar  tersebut,  maka  semua  asumsi,  postulat,  kaidah, dan prinsip-prinsip dalam akuntansi Barat dapat diterapkan untuk lembaga-lembaga atau perusahaan yang menegakkan nilai-nilai Islam. Oleh karena  itu, perlu dirancang atau dibangun sistem,  format  akuntansi  yang  menegakkan  Islam values.  Hal  ini penting,  mengingat perilaku dan kelembagaan bisnis Islam memiliki karakteristik berbeda dengan  perilak dan lembaga  atau  perusahaan Barat. Pembicaraan akuntansi  ayariah (Islam), belakangan ini semakin santer kita dengar, baik di dalam negeri maupun luar negeri.  Walaupun Keberadaan Akuntansi Syariah Itu Sendiri­ Seperti  Halnya Dengan  Keberadaan Sistem Ekonomi Islam-Masih Dipertanyakan.  Pembicaraan Semacam  Itu Muncul Karena  Ilmu Akuntansi Yang Dipelajari Sampai Saat Ini Masih TertujudanMerujuk  Pada Sistem Akuntansi Barat, Yang Di Dalamnya Mengandung Persoalan  Sebagaimana Disebutkan  Di Atas. Sesuai Dengan  Tujuan Bab Ini, Maka Pembahasannya Terfokus  Pada Topik-Topik Sebagai Berikut.  Pendahuluan;  Akuntansi  Dalam  Kerangka Islam; Teori  Akuntansi  Syariah;  Praktik Akuntansi Syariah;  Akuntansi  Syariah: Akuntansi  Berkiaskan Zakat, Bentuk  Akuntansi  Zakat, Akuntansi  Berorientasi  Sosial; Akuntansi Pertanggungjawaban.

 

AKUNTANSI DALAM Kerangka Islam

 

Setelah Kita Kaji Keberadaan Sistem Akuntansi Kapitalis, Dapat Ditemukan Beberapa  Persoalan. Persoalan  Tersebut  Utamanya Berkaitan  Dengan Hal  Kepemihakan,  Konsep  Dasar,  Standar, Dan Metode Akuntansi. Akuntansi Pada Dasamya  Akan Selalu Berhubungan Dengan Distribusi Aktiva  Perusahaan, Hak Residual Atas Aktiva Pada  Saat Likuidasi,danHak Ekuitas (Kekayaan) Pada  Perusahaan Yang  Sedang  Berjalan  Baik.  Kesemuanya Ini  Merupakan Tujuan  Penting Yang  Hendak  Dicapai  Dalam  Penyajian  Value Added Statement Atau  Laporan  Nilai  Tambah, Yang Dalam  Teori Akuntansi Konvensional Sama  Dengan  Laporan Laba Rugi.

Pada  Saat  Kita  Menggkaji Ilmu  Atau  Teori  Akuntansi  Syariah  Tidak  Dapat  Ditinggalkan Kerangka Teori Akuntansi Konvensional. Sehubungan  Dengan Ha! Tersebut, Secara Konvensional Ada  Banyak  Teori  Yang  Berkaitan Dengan  Pembahasan Kekayaan Pemilik.  Pada  Bagian Ini Akan  Kita  Lihat Bagaimana  Teori-Teori  Yang  Ada  Itu  Berbicara dan Kemudian Disimpulkan Tentang Bagaimana  Islam  Memandang Hal  Tersebut.

 

Teori   Pemilikan  (Proprietary  Theory)

 

Teori Ini Menyatakan Bahwa Akuntansi Terjadi Karena Bentukan Dari Persamaan Dasar Sebagai Berikut.’

Aktiva – Kewajiban  = Modal

 

Artinya, Modal Adalah Sama Dengan  Aktiva Dikurangi Kewajiban. Dalam Hal Ini, Pemilik Adalah  Pusat  Perhatian. Aktiva Dianggap  Dimiliki Oleh Pemilik Dan Kewajiban/Utang Adalah Kewajiban  Pemilik. Tanpa  Memandang Mengenai  Perlakuan Utang,  Pemilikan  Dipandang Sebagai Nilai Bersih  Kesatuan Usaha  Kepada  Pemilik. Pada  Saat  Perusahaan Didirikan. Nilai Tersebut Akan  Sama  Dengan Investasi Pemilik. Selama Hidup Perusahaan, Akan  Terus Sama Dengan Investasi  Awaldan Tambahan Investasi  Serta  Akumulasi  Laba  Bersih  Di Atas Jumlah Yang  Diambil  Oleh  Pemilik.  Lnilah Yang Kemudian  Disebut Dengan  Konsep  Kekayaan.

Teori Ini Berpendapat Bahwa Pendapatan Adalah Kenaikan Atas Hak Pemilik, Sedangkan Biaya Adalah Penurunan. Dengan  Demikian Laba Bersih Akan  Secara  Langsung Menjadi Hak Pemilik dan Mencerminkan  Kenaikan  Kekayaan  Pemilikdan Karena  Laba  Adalah  Kenaikan

Kekayaan,  Maka�Segera Pula Ditambahkan  Kepada Modal Pemilik. Dividen Kas Mencerminkan

Pengambilan Modal Dan Laba Ditahan Adalah Bagian Total Pemilikan.  Dividen Saham Hanyalah Sekadar Pernindahan Dari Bagian Pernilik Yang Satu Kepada Yang Lainnya. Jadi Bukan Merupakan Laba Bagi Pemegang Saham.  Sunga Atas Pinjaman Dengan Demikian Merupakan Biaya Pemilikdan Harus  Dikurangkan  Terlebih Dahulu Sebelum Menghasilkan  Laba  Bersih.

Pajak Perseroan Diperlukan Setara Dengan Agen Dari Pemegang Saham Yang Menganggap Bahwa  Perseroan Adalah  Agen Dari Pemegang Saham  Dalam Pembayaran Pajak Yang Nyata Nyata  Pajak  Penghasilan  Dari Pemegang Saham.  Konsep  Laba Komprehensif  Ini Didasarkan Pada Propriety Theory Karena  Laba Bersih Berisi Semua Unsur Yang Mempengaruhi Pemilikan Selama  Satuan  Periode  Terkecuali Pembagian  DividendanTransaksi  Modal.

Teori Ini Lebih Menekankan Pada Hakikat Perubahan Terhadap PemilikandanKlasifikasinya

Dalam Neraca. Teori Ini Lebih Tepat  Diterapkan  Di Dalam Perusahaan Dengan  Pemilikan Tunggal Ataupun  Perusahaan Persekutuan.   Mengapa?   Karena  Adanya   Hubungan Personal   Antara Manajemen Dengan Pemilik.

Teori  Ini Merupakan Teori  Akuntansi  Yang  Paling Kuno,danBanyak  Konsep  Akuntansi Yang Dikembangkan Dari Teori Ini.2

 

 

Teori  Kekayaan (Entity  Theory)

 

Teori  Ini Menganggap Bahwa  Perusahaan Memiliki Eksistensi Yang  Terpisah.  Pemisahan  Ini Terjadi  Pada   Kepentingan PemilikdanPemegang Ekuitas  Yang  Lain. Pendiri danPernilik Perusahaan Tidak Perlu Diidentifikasikan Dengan  Eksistensi Perusahaan. Teori Ini Didasarkan Pada  Persamaan:3

 

Aktiva = Ekuitas  (Modal)

 

 

Ekuitas Pada Dasamya Adalah Kewajiban Ditambah  Dengan  Hak Pemegang Saham. Elemen Yang  Ada  Pada  Sisi  Kanan   Kadang-Kadang Disebut  Sebagai  Kewajiban,   Tetapi  Sebenamya Merupakan Petnilikan Dengan  Hak Yang Berbeda Terhadap Perusahaan. Apa Bedanya  UtangdanHak Pemegang Saham.  Perbedaan Utama  Antara  UtangdanHak Pemegang Saham  Berkait  Dengan  Penilaian  Atas Hak Kreditor  Yang Dapat  Ditentukan  Secara  Terpisah Bila Perusahaan Bubar, Sedangkan Hak Para Pemegang Saham Diukur Dengan  Penilaian

Aktiva  Mula-Mula Yang Ditanamkan Ditambah Dengan Laba Yang Diinvestasikan  Kembali Cla                                                  Revaluasi  Yang Terjadi Sesudahnya.  Namun Demikian Hak Untuk Menerima  Pembayaran Dividen

;

danBagian Dari Aktiva Bersih Pada Saat Likuidasi Adalah Hak Sebagai Pemegang Hak Pemilikan I

 

Clan Bukan  Sebagai  Pemilik Atas  Aktiva Tertentu   Teori  Ini Memandang Utang  Adalah  Kewajiban  Khusus  Dari  Perusahaan danAktiva Mencenninkan Hak Perusahaan Untuk Menerima  Barang, Jasa Atau Manfaat Yang Lain. Penilaian Kembali Aktiva Akan  Berarti  Cerminan  Dari  Pengukuran Manfaat  Yang  Akan  Diterima  Oleh Perusahaan. Laba Bersih Perusahaan Umumnya Dinyatakan Sebagai  Perubahan Bersih  Para Pemegang Ekuitas, Tidak Termasuk Perubahan Yang Timbul Dari Pengltmuman Dividen Dalam Transaksi Modal.  Hal Ini Tidak Berarti  Sama  Bahwa  Laba Bersih  Adalah  Laba  Pemilik Seperti Pada  Teori  Pemilikan.  Namun  Demikian  Mencenninkan Perubahan Bersih Terhadap Posisi Ekuitas Setelah  Dikurangi  Semua  Hak Atau  Klaim Tennasuk Bunga  Utang  Jangka PanjangdanPajak  Penghasilan,  Yang Hanya  Akan  Menjadi  Laba Pemegang Saham  Bila Nilai Penanaman Mengalami  Kenaikan Atau Terdapat Pengumuman Dividen. Dengan  Demikian,  Laba Ditahan Adalah  Merupakan Kekayaan  Perusahaan Itu Sendiri.

 

 

Teorl  Dana (Fund  Theory)

 

Berbeda  Dengan  Teori  Pemilikan,  Teori Dana  Melepaskan  Hubungan Personal  Yang Dianut Oleh Teori Proprietorydan Personalisasi  Perusahaan Sebagai Kesatuan Ekonomi Yang Dibuat Sah Pada Teori Kekayaan.  Teori Dana Menggantinya Dengan Kesatuan Kegiatan Etau Orientasi Kegiatan Sebagai Landasan Akuntansi. Kepentingan Ini Dikenal Dengan  ”FUND” Yang Termasuk Di  Dalamnya  Kelompok  Aktiva  Dan  Kewajiban  Yang  Terikat  Serta  Pembatasan Yang Mencerminkan Fungsi Ekonomik Yang Khusus Ataupun  Kegiatan Yang Khusus. Teori Ini Didasarkan Pada  Persamaan:4

 

Akt’va =  Pernbatasan  Aktiva

 

 

Aktiva Mencerminkan  Prospek  Jasa  Bagi  Unit Operasional.   Utang  Merupakan Pembatasan Terhadap Aktiva Khusus Ataupun Aktiva Secara Umum.  Modal Yang Ditanamkan Merupakan Pembatasan Yang Legal Atapun  Finansial Terhadap Penggunaan Aktiva, Sehingga Modal Yang Ditanamkan Harus Dijaga Keberadaannya, Bila Tidak Terdapat Likuidasi Sebagian Ataupun  Secara Keseluruhan.  Dengan Demikian, Dalam Teori Ini Semua  Ekuitas Mencerminkan Pembatasan Yang Dilakukan Secara  Legal, Kontrak,  Manajerial, Dan  Finansial.

Konsep Ini Bermanfaat Sekali Bagi Perusahaan Yang Tidak Mencari Laba. Seperti Lembaga Pemerintah, Universitas,  Rumah  Sakit, Lembaga Sosial. Teori Ini Tidak Menempatkan Konsep Laba Sebagai Komponen Utarna Dalam Laporan Keuangan.  Yang Terpenting Adalah Deskripsi Dari Operasi Dana  Dilaporkan  Secara Jelas Dalam Fund_Statement. Laporan Keuangan Utarna Berupa Ringkasan Statistik Dari Sumber Dan Penggunaan Dana.  Sedangkan Laporan Laba Rugi Bila Ada Hanyalah Tambahan Dari Fund Statement Sebagai Deskripsi Dana  Yang Dihasilkan Dari Operasi.

 

TEORI  AKUNTANSI  SYARIAH

 

Ada Suatu Perubahan Luar Biasa Dalam Kancah Bidang Ilmu Akuntansi Untuk Beberapa  Dekade Belakangan  Ini.  Sebelum  Tahun  1970-An Ada  Anggapan Tentang Akuntansi  Sebagai  Ilmu Pengetahuan  Dan  Praktik Yang  Bebas Dari  Nilai  (Value-Free)  Sudah  Mulai  Digoyang Keberadaannya.5  Anggapan Tersebut  Sejak Lama Mendominasi Sebagian  Besar Akuntan  Dan Para   Peneliti  Di Bidang  Akuntansi.  Keadaan  Semacam   Ini  Semakin   Kuat Karena  Adanya Kecenderungan Perilaku Masyarakat Yang Terbawa Oleh Arus Era Informasi Dan Globalisasi.

Pada  era informasidanglobalisasi dalam bidang akuntansi  ada upaya hannonisasi praktik­ praktik akuntansi. Hal ini berarti ada kehendak  untuk memberlakukan praktik-praktik akuntansi secara  seragam   seluruh  dunia.  Dengan  kata  lain,  nilai-nilai lokal praktik  akuntansi-yang mungkin  sangat  berbeda  dengan  praktik dunia intemasional-sedapat mungkin dieliminasi karena  keberagaman praktik akuntansi di setiap negara  dianggap  menyulitkan dalam menafsirkan   laporan   keuangan,   atau  praktik  akuntansi   yang  beragam   itu tidak  dapat diperbandingkan (uncomparable). 6

Kasus  ini mengundang  reaksi  banyak   kalangan,  sehingga  muncullah  pandangan­ pandangan yang  bersifat  pro dankontra.  Mereka  yang  berpandangan kontra  mengecam bahwa tindakan untuk melakukan hannonisasi merupakan tindakan pelecehan terhadap nilai­ nilai lokal. Mereka justru melihat bahwa sebetulnya akuntansi adalah suatu bentuk pengetahuandanpraktik yang banyak ditentukan  lingkungannya (nonvalue-free). Bahkan ada yang mengatakan akuntansi  adalah  ”anak” yang lahir dari budaya setempat (lokal). 7

Pandangan kedua, memang secara  eksplisit menolak  pandangan pertama  yang bersifat fungsionalis danpositivistik,  kalau  ditelusuri ke belakang  akar  pemikirannya  berasal  dari August  Comte.  Pemikiran  ini memiliki sifat  reduksionis, yaitu  menghilangkan kandungan nilai yang seharusnya terkandung dalam ilmu pengetahuandanpraktik akuntansi.  Keringnya nilai ini menyebabkan masyarakat bisnis, ketidakseimbangan tatanan sosial,dankerusakan lingkungan  terjadi.

Berpijak dari kasus di atas, usaha untuk mencari bentuk akuntansi yang berwajah humanis, emansipatori,  transendental, danteleologikal  merupakan upaya   yang  niscaya.  Timbul pertanyaan, upaya  apa  yang  harus  dilakukan?  Upaya  ini secara  filosofis dan  metodologis dapat  dilakukan  dengan menggunakan meta-perspektit, yaitu suatu pandangan yang berusaha berada  di atas  perspektif-perspektif yang ada. Karena  dengan  cara ini pandangan-pandangan filosofis, seperti pandangan tentang  hakikat manusia dan masyarakat, ontologi, epistemologi, aksiologi,  dan  metodologi,  menjadi  lebih luas dan utuh,  sehingga  formulasi  pengetahuan dan  praktik  akuntansi  menjadi lebih humanis dan syarat  dengan  nilai.

Akuntansi syariah, menurut  lwan Triyuwono danGaffikin dikatakan, merupakan salah satu  upaya  mendekonstruksi akuntansi  modern  ke dalam  bentuk  yang  humanis dan syarat nilai. Tujuan  diciptakannya  akuntansi  syariah  adalah  terciptanya peradaban bisnis dengan wawasan humanis, emansipatoris, transendental,danteleologikal.8   Konsekuensi ontologis upaya  ini adalah  bahwa  akuntan  secara  kritis harus  mampu  membebaskan manusia  dari ikatan realitas  peradaban, beserta  jaringan-jaringan kuasanya, kemudian memberikan  atau menciptakan realitas alternatif dengan seperangkat jaringan-jaringan kuasa Ilahi yang mengikat manusia  dalam hidup sehari-hari  (ontologi  tauhid. Dengan   cara  demikian,  realitas  altematif diharapkan  akan  dapat   membangkitkan kesadaran diri secara  penuh  akan kepatuhan dan ketundukan seseorang kepada  kuasa Al• lah. Dengan kesadaran diri tersebut, ia akan selalu merasakan kehadiran Tuhan dalam dimensi waktu dan tempat  di mana  ia berada.  Dengan  dernikian, melalui akuntansi syariah, realitas sosial akan  dirancang  dan  dibangun  melalui muatan   nilai  tauhid dan  ketundukan  pada jaringan-jaringan kuasa Ilahi. Kesemuanya itu dilakukan dengan  perspektif khalifat-ul/ah Fil srdh. Perspektif  ini berarti  suatu cara pandang yang sadar  akan  hakikat diri manusia dan tanggung  jawab kelak di kemudian hari di hadapan Allah SWT

Bagaimana idealnya dan  realisasinya?  Cita  yang  cukup  ideal  ini bisa  direalisasikan apabila organisasi dikiaskan atau dimetamorfosiskan. Sebagai contoh, misalnya zakat. Realitas organisasi yang dikiaskan (metafora) dengan  zakat merupakan realitas dalam bentuk  yang lebih operasional,  Ia sebagai salah satu altematif  untuk menciptakan realitas organisasi yang terikat pada jaringan-jaringan kuasa Ilahi. Oleh karena  itu, apabila seluruh perusahaan bisnis

telal. menerapkan kiasan/metamorfora zakat, �a akan terbentuk jaringan-jaringan realitas

orgaaisasi  yang tunduk dan mengikuti  realitas kuasa llahi.

Akan  tetapi  walau bagaimanapun, keberadaan teori akuntansi syariah masih  dalam tataran filosofis.?  Berpijak dari dasar filosofis ini, untuk selanjutnya dapat dijadikan petunjuk atau rnernberikan  arah bagairnana  akuntansi-syariah dapat dibangun.  Hal ini bukan berarti bahwa dalam membangun akuntansi syariah nantinya  hanya diperoleh dengan mendasarkan pada  pendekatan deduktif  (deductive approach) saja, atau  pendekatan induktif (inductive approach) saja, atau pendekatan etika (ethical approach), atau pendekatan sosiologi (sociological approach) saja, atau juga pendekatan ekonomi  (economic approach) saja, secara terpisah antara satu  dengan  yang Iain.”  Namun,  secara  metodologis, akuntansi syariah memandang pendekatan-pendekatan  tersebut tidak  mempunyai   batas-batas yang  tegas, bahkan  dalam implikasinya pendekatan  tersebut telah menjadikan agama  (melalui kitab sucinya) sebagai  salah satu sumber  rujukan dalam membangun model  akuntansi  syariah.

Akuntansi syariah pada intinya akuntansi yang akan dinilai kembali dari sudut pandangan Islam. Kecenderungan lahimya akuntansi syariah adalah sangat  baru dan para ahli akuntansi syariah  belum  secara  jelas  membuat tujuannya.  Hal  ini dapat  menjadi  suatu  kasus  jika diganti istilah ekonomi dunia ke akuntansi  sebagaimana dikatakan  oleh Baqir as-Sadr, bahwa “ekonorni  Islam …  bukanlah suatu pel_ajaran tetapi suatu  teori ….  Teori artinya  metode  dan alat belajar untuk,menafsirkan”. 11

Oleh  karena  itu,  akuntansi  syariah   adalah  teori  yang   menjelaskan  bagaimana  mengalokasikan.sumber-sumber yang ada secara  adil bukan  pelajaran tentang  bagaimana akuntansi itu ada. Sehubungan dengan  ini Shahata menjelaskan kemungkinan keberadaan akuntansi  syariah sebagai berikut: Postulat,  standar, penjelasan dan prinsip akuntansi yang menggambarkan semua hal . .. karenanya secara teoretis akuntansi memiliki konsep, prinsip, dan tujuan Islam dan semua ini secara serentak berjalan  bersama bidang ekonomi,  sosial, politik,  ideologi,  etika yang dimiliki  Islam, kehidupan Islam dan keadilan, dan hukum Islam. Dan Islam adalah suatu  program yang memiliki  bidang­ bidang ekonomi, sosial, politik,  ideologi, manajemen,  akuntansi, dan lain-lain. Semua ini adalah satu paket  yang tak  bisa dipisah.1 2

 

Akuntansi dalam pandangan Islam adalah tergantung pada tujuan masyarakat Islam yang sempuma. Perrnasalahan sekarang adalah apakah yang dimaksud dengan akuntansi syariah atau akuntansi Islam? Islam sebagai suatu program dan aktivitas yang mencakup semua akuntansi (perhitungan) yang mengatur masyarakat. Berkenaan dengan ini, Shahata menjelaskan maksud tersebut dalam rangka mempublikasik�n akuntansi Islam dalam bentuk definisi atau pemyataan sebagai berikut:

 

 

Kita  ingin menunjukkan  aspek Islam dari akuntansi yang bersumber hukum  hanya dari  prinsip Islam, standar yang  unik, tujuannya,  prinsip atau  hal-hal yang  tercantum dalam  Qur’an  dan Sunnah, tetapi  dari rencana sekarang dan masa depan dan sifat akuntansi yang dapat diambil dari pandangan aspek ini sebagai suatu yang unik dan dasar dari  akuntansi. ll

 

Dalam mencari bentuk akuntansi syariah, harus berangkat dari suatu asumsi bahwa akuntansi adalah sebuah entitas yang mempunyai dua arah kekuatan. Kekuatan pertama adalah bahwa akuntansi adalah sesuatu yang dibentuk oleh lingkungannya. Kekuatan kedua adalah bahwa akuntansi adalah sesuatu yang memiliki kekuatan untuk mempengaruhi lingkungannya, terrnasuk perilaku manusia yang menggunakan informasi akuntansi. Jika demikian, maka usaha yang harus dilakukan oleh para akuntan adalah bagaimana mereka dapat menciptakan sebuah bentuk akuntansi yang dapat mengarahkan perilaku manusia ke arah perilaku yang etisdanke arah terbentuknya peradaban bisnis yang ideal. Menurut Triyuwono dikatakan bahwa bisnis yang ideal yaitu peradaban bisnis dengan nilai humanis, emansipatoris,  transendental,danteologikal. 14

Sesuai dengan sifat bisnis tersebut, maka akuntansi syariah juga harus memiliki sifat humanis,  emensipetoris,  transendental,danteologikal. Lebih jauh Triyuwono menguraikan sifat-sifat tersebut sebagai berikut. Nilai humanis akuntansi syariah adalah, bahwa akuntansi

yang dibentuk ini ditujukan untuk memanusiakan manusia, atau mengembalikan manusia pada fitrahnya yang suci. Sebab menurut penelitian Morgan (1988) diketahui, bahwa praktik

akuntansi telah mengakibatkan manusia menjadi less  humane.15   Atau dengan istilah lain,

bahwa masyarakat kita sedang mengalami proses dehumanisasi. Sebagaimana Kuntowidjojo mengatakan: Kita tahu bahwa kita sekarang  mengalami proses dehumanisasi karena masyarakat industrial kita menjadikan kita sebagai bagian dari masyarakat abstrak tanpa wajah kemanusiaan. Kita rnengalami objektivikasi ketika berada di tengah-tengah mesin-mesin politik dan mesin-mesin pasar. llmu dan teknologi juga telah membantu kecenderungan reduksionistik yang melihat manusia dengan cara  parsial. 16

 

Sifat humanis akuntansi-atau bentuk  bisnis lainnya-tersebut, diharapkan dapat mendorong perilaku manusia  itu sendiri. Sehingga  manusia  sernakin kuat kesadaran dirinya tentang  hakikatnya.  Melalui kesadaran diri ten tang hakikat manusia ini merupakan landasan bagi manusia  dalam memberi  nilai emansipatoris pada  akuntansi syariah. Sifat ini berarti bahwa  tidak lagi  berlaku bentuk  dominasi  atau  penindasan dari satu  pihak  ke pihak yang lain.  Dengan   kata lain,  informasi  yang  diberikan  oleh  akuntansi  syariah  adalah berupa pembebasan dan tertuju  pada  semua  pihak  serta  tidak  menyepelekan  pihak lain,  atau akuntansi syariah akan berdiri pada posisi yang adil.

Oleh karena akuntansi syariah dibangun l:ierdasarkan syariah Islam, maka nilai transendental akuntansi syariah  terlihat jelas. Hal ini merupakan indikasi yang kuat bahwa akuntansi syariah  tidak semata-mata menjadi  instrumen bisnis yang bersifat profan, tetapi juga sebagai  instrumen yang melintas batas  dunia  profan.  Dengan  demikian,  yang selama ini akuntansi dikenal sebagai  alat pertanggungjawaban kepada  pemilik perusahaan, maka akuntansi syariah adalah lebih dari itu, yaitu pertanggungjawaban kepada  stakeholders dan Tuhan.  Dengan sifat ini-dalam melakukan praktik  bisnis dan akuntansi-maka seseorang yang terlibat akan  selalu mengqunakan, atau tunduk dan  pasrah  terhadap kehendak Tuhan (etika syariah).  Nilai semacam inilah yang  dimaksud  dengan   teologikal.  Artinya  praktik akuntansi_ syariah  akan  mengantarkan pelakunya  secara  ri;I  teraktualisasi  dalam bentuk kegiatan  menciptakan dan menyebarkan kesejahteraan bagi seluruh alam.

Mengapa   akuntansi  syariah muncul  ke  permukaan,  padahal  akuntansi  Barat  telah mengakar dalam inti bisnis masyarakat?  Ternyata,  para perintis akuntansi, khususnya bidang ekonomi politik akuntansi, memiliki beberapa keraguan tentang pandangan akuntansi modern yang akan menunjukkan data  akuntansi  secara netral di antara pemakainya. Mereka menganggap hubungan antara  akuntansi  dan  masyarakat  adalah   penting.  Mereka mempertanyakan peranan akuntansi untuk menghubungkan masalah-masalah sosial dengan masalah organisasi dan  individual. Sebab  perhatian terhadap akuntansi  dalam masyarakat tidak sama di mana-lnana kendatipun  di antara masyarakat (negara-negara) yang menganut konsep itu seluruhnya.17

Teori akuntansi harus  mengkaji akuntansi  di masyarakat di mana  ia dipraktikkan.  Hal

ini berarti  bahwa  sikap ini mungkin merupakan suatu cara untuk melahirkan aturan-aturan akuntansi. Sebagaimana dijelaskan oleh Gambling, oleh karena tidak adanya aturan akuntansi, maka  akuntansi Barat tidak membahas mengenai  aturan  apa  pun yang berkaitan  dengan  masalah  organisasi  (perusahaan), yang berhubungan clengan masyarakatdanindividu. Aturan semacam  itu bisa disebut sebagai  suatu  bahasan clalam teori  akuntansi  sekarang.  Di pihak lain persyaratan masyarakat mengenai  akuntansi  secara  kuantitatif meningkat juga.

Berkaitan clengan persoalan perubahan teori akuntansi,  maka  akuntansi  akan  berubah ke  paracligma  baru  yang  sejauh  ini belum  jelas  lagi.  Dalam  konteks   demikian,  Takatera dalam pengantamya menyajikan dua strategi  pengkajian hakikat akuntansi  sebagai berikut: 18

 

1.      Jika  studi  akuntansi   deskriptif berkembang  dalam  suasana   terisolasi  dari  strategi intelektual untuk mengubah  akuntansi sekarang,  ha! ini akan  membenarkan akuntansi yang duludansekarang  bukan menginterpretasikannya. Sebaliknya jika studi akuntansi normatif dikembangkan  dalam suasana terisolir tanpa memperdulikan masyarakat danmasalah organisasi di mana akuntansi dipraktikkan,  maka ha! ini akan berakibat kegagalan percobaan sebab  tidak akan berakibat  kegagalan  percobaan sebab tidak akan cliterima oleh masyarakat kendatipun jika ini clapat menjelaskan  ’akuntansi  untuk apa yang tidak boleh’.  Kemudian  aclalah penting  menggabungkan stucli akuntansi  deskriptif clengan studi akuntansi  normatif untuk memberikan pemahaman baru  tentang apa  akuntansi

<lulu, apa akuntansi  sekarang,danmenciptakan apa akuntansi  di masa yang akan datang.

2.     Jika  akuntansi  yang dimaksud  adalah  akuntansi   “what should  be” sebagai  kelanjutan dari akuntansi  what it is”, dengan  jalan yang  tidak  akan  pernah berhenti,  kita tidak akan  dapat   membentuk  akuntansi   “what  it  is”  walaupun   kita  dapat   menawarkan interpretasi baru, terhadap  apa  akuntansi  “what it was”danapa  akuntansi  sekarang (what it is) …  Strategi untuk membuat  isu sekarang jelas harus berhaclapan dengan citra akuntansi yang  akan  datang, yaitu menciptakan akuntansi “what should  be.” Sebagai ganti dari “what it is”: di bidang yang  kita hentikan keberadaannya.

 

 

Akuntansi syariah tidak menolak pendapat bahwa  akuntansi menyesuaikan kelompok­ kelompok yang  berkepentingan. Tetapi  Akuntansi  Syariah  menyangkut masalah  ekonomi, masalah  politik,danjuga masalah  akuntansi. Dengan  kata  lain, fungsinya  sebagai  bagian syariah. Dalam konteks  itu harus diterima bahwa  akuntansi  Islam (syariah) memainkan peranan untuk  menyesuaikan  kelompok-kelompok yang berkepentingan dalam masyarakat. Secara singkat  dapat dijelaskan,  bahwa  teori  akuntansi   syariah  dipelajari  sebagai  suatu  sistem akuntansidanpada  saat  yang sama ditafsirkan  sebagai  sesuatu  yang berhubungan dengan manajemen,  ekonomi,  hukum,  politik, dan agama.

 

 

PRAKTIK AKUNTANSI  SYARIAH

 

Kemunculandanperkembangan lembaga  keuangan Islam di Indonesia yang sangat fenomenal,  telah  memicu  lahirnya diskusi-diskusi serius lebih lanjut,  mulai dari produk atau jasa yang ditawarkan, pola manajemen lembaga,  sampai  kepada pola akuntansinya.  Aspek

akuntansi badan  usaha  memang selalu rnenarik untuk clijadikan kajian dan bahan  diskusi, apalagi bila badan tersebut mempunyai kekhasan tersendiri seperti  halnya lembaga keuaajan Islam. Menariknya akuntansi untuk dibahas, tentu karena adanya  beberapa alasan. Pertama, akuntansi selama ini dikenal sebagai alat komunikasi, atau sering diistilahkan sebagai bahasa bisnis. Kedua, akuntansi sering diperclebatkan apakah  ia netral atau tidak. Ketiga, akuntansi sangat  dipengaruhi oleh lingkungan  (politik,  ekonomi,  budaya) di  mana  ia clikembangkan; dan keempat, akuntansi mempunyai peran sangat  penting,  karena apa yang clihasilkannya, bisa menjacli sumber  atau dasar  legitimasi sebuah  keputusan pentingdanmenentukan.

Dengan  pertimbangan faktor-faktor di atas,  maka manakala lembaga keuangan Islam ramai dibicarakan, timbul pertanyaan seperti,  bagaimana dengan  akuntansi yang diterapkan oleh lembaga keuangan Islam? Apakah  lembaga keuangan  Islam boleh memakai  akuntansi yang  sekarang dikenal,  atau  harus menerapkan  praktik  akuntansi yang  berbecla? .Iika demikian,  bagaimana bentuk  akuntansi yang  lebih  lslami,  atau  dapat  diterima  syariah? Sejauh mana  akuntansi syariah berbeda  dengan  praktik akuntansi yang sekarang acla?

Pada  tatanan teknis operasional, akuntansi syariah aclalah instrumen yang digunakan untuk menyediakan  informasi akuntansi yang berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam  penqambilan keputusan ekonomi.  Persoalan yang muncul adalah bagaimana keputusan ekonomi yang sekiranya tidak menyimpang  dari syariah Islam atau dapat diterima oleh Islam.  Untuk  itu,  da)am  pembahasan teori  maupun   praktik  ekonomi  (termasuk di dalamnya  bidang  manajemen  atau  akuntansi,  misalnya)  hendaknya dibahas  dari sudut Is• lam,  bukan  sekadar  dari sudut agama.  Dalam  kaitan  ini,  Qardhawi  menyarankan, agar: “kita  tidak membahas ekonomi  dari sudut agama,  akan  tetapi  (membahas)  ekonomi  dari sudut lslam.”19   Mengapa  dernikian?  Sebab Islam adalah Jebih integral dari sekadar  agama. Islam  adalah  agama  dan  clunia,  ibadah  dan  muamalah,  aqidah dan syariah,  kebudayaan dan peradaban, agama  dan negara.

Lebih  lanjut  Qardhawi  menjelaskan,  bahwa  tidaklah  mengagetkan, apabila  ahli  fiqh

dan ahli ushul liql: menjadikan agama  sebagai salah satu dari lima hal yang bersifat dlurari dalam  syariah Islam. Kelima ha! tersebut  adalah. agama,  jiwa, akal, keturunan, danharta. Sebagian  ulama  menambahkan clengan  ”kehormatan”.  Jadi.  agama  hanyalah  salah  satu dari hal-hal pokok  yiing dipeliharadanclijaga oleh syariah Islam.

Selain dari itu, kita menclapatkan ha! pokok lain dalam ibadah Islam. Menurut Qardhawi ditegaskan:

 

…  bagian ibadah  Islam yang pokok  itu, adalah satu ibadah  khusus  yang istimewa, yang pada

·    kenyataannya merupakan bagian dari sistem keuangan  dan ekonomi dalam pandangan  Islam. ltulah ibadah zakat,  … Dalam bagian dosa besar  yang diharamkan dengan  pengharaman yang sangat kuat, kita menemukan dosa besar agama, yang tergolong “tulang belikat” sistem ekonomi bagi sebagian besar umat manusia, baik dahulu maupun  sekarang. ltulah riba di mana Rasulullah SAW telah melaknati para pemakannya, pemberinya, penulisnya, dan kedua saksinya.10  Dengan  demikian  jelas, bahwa  upaya  kita  menemukan format  teori  maupun  praktik ekonomi  (manajemendanakuntansi  Islam) harus  dilandaskan  pada  Islam sebagai sesuatu yang  integral.  Kemuclian diturunkan  sampai  pada  bagian  yang  lebih bersifat  operasional seperti  bagaimana pengaturan  zakat, bagaimana persoalan riba,dansebagainya. Hal-ha! demikian inilah yang merupakan ciri-ciri khas dari pengembangan bidang/aspek kehidupan yang Islami, sesuai dengan  syariah Islam.

Sebagai   turunan  dari  uraian  di atas,  barangkali  uraian  tentang   keputusan   ekonomi yang  dihasilkan oleh akuntansi  syariah adalah  bercirikan  sebagai  berikut:

 

1 .       menggunakan nilai etika sebagai  dasar  bangunan akuntansi;

2.     memberikan arah  pada,  atau  menstimulasi timbulnya perilaku etis;

3.     bersikap adil terhadap semua  pihak:

4.     menyeimbangkan sifat egoistik dengan  altruistik;  clan

5.     mempunyai  kepedulian terhadap lingkungan.21

 

 

Berdasarkan landasan dan ciri-ciri tersebut  di atas, maka diharapkan akuntansi  syariah akan  mempunyai  bentuk  yang  lebih  sempurna  bila dibandingkan  dengan   akuntansi konvensional.   Sebab   melalui  ciri-ciri tersebut   tercermin  sesuatu   yang  syarat   akan pertanggungjawaban,  nilai-nilai sosialdanjelas. Mengapa  harus  demikian? Sebab  disadan bahwa  pada  tatanan yang  lebih teknis,  yaitu  dalam  bentuk  laporan  keuangan,  akuntansi syariah  masih  mencari  bentuk.  Di dalam  tesis ini, bentuk  konkret  akuntansi  syariah  secara utuh belum clapat clitampilkan, sebab untuk sampai  pada tataran praktik danbentuk laporan keuangan yang utuh  memerlukan  dukungan  teori  yang lengkap  dan kuat.

Di samping itu, usaha membentuk model akuntansi syariah bukan suatu langkah “tambal sulam” yang dilakukan untuk memperbaiki  akuntansi konvensional. Akan tetapi, upaya  ini harus dilakukan dengan  pijakan filosofis yang sangat mendasar. Di balik itu, pemikiran filosofis tidak  akan  banyak  memberikan perubahan,  bila tidak dilanjutkan pada  pemikiran  teoretis dan teknis.

Memang  harus diakui, tidak banyak pemikir yang memiliki kepedulian mengembangkan

akuntansi  berdasarkan nilei-nilai Islam.  Beberapa pemikir  yang  dapat  dicontohkan  di sini misalnya: GamblingdanKarim (1991); Baydoun dan Willet (1994). Pemikiran mereka tentang akuntansi yang  bernuansakan Islam telah  memberikan  warna  baru  dalam  perkembangan akuntansi berlandaskan Islam. Mereka  mencoba melakukan  koreksi terhadap pendekatan­ pendekatan yang digunakan  bagi pengembangan akuntansi  konvensional.

Menurut penilaian GamblingdanKarim, bahwa  pendekatan-pendekatan yang digunakan

untuk  membangun akuntansi (kebanyakan) adalah  dengan  pendekatan seperti:  empirical­ inductive approachdanempirical-deductive approach. Di samping itu, GamblingdanKarim mengkritik  terhadap metode dan pengukuran akuntansi,  serta  klasifikasi aktiva.  Kritikandanpenilaian GamblingdanKarim tersebut akhirnya ditemukan sebuah  kesimpulan bahwa: Islam  tidak  menerima dualisme.  tetapi  mengakui  adanya  pertemuan dan  kesatuan dalam kemajemukan itu. Menurut pandangan Islam, memisahkan jasad dari ruh adalah tindakan melawan hakikat sesuatu, karena ha! ini melanggar prinsip Islam yang sangat fundarnenral, yaitu cauhid.

 

Pemyataan di atas  menunjukkan,  Islam menolak adanya  dikhotomi  antara  dua  ha! yang bersifat berlawanan, tetapi sebaliknya Islam menerima bahwa dua ha! {atau lebih) yang berlawanan (atau  berbeda)  itu  mestinya   saling melenqkapi.  Misalnya,  jasad  tidak  dapat meniadakan ruh dan ruh tidak dapat  meniadakan jasad. Akal tidak dapat  meniadakan kalbu

dan kalbu tidak dapat  meniad�an akal; keduanya adalah pasangan yang saling melengkapi.

Hal .demikian,  menurut Poernomosidi  Hadjisarosa  dikatakan  sebagai  ”dua  ha!  yang karakteristik”.30 Dua ha! yang karakteristik ini akan selalu melekat dalam bangunan akuntansi, yaitu akuntansi tidak akan pernah  melepaskan antara  sisi aktiva dan pasiva. Hal ini dikenal dengan double  entry  bookkeeping.

Dua ha! yang karakteristik,  akan  selalu ada dalam tradisi Islam.  Ayat-ayat dalam kitab    ,

suci, tidak  dapat  dipisahkan  antara ayat qauliyyah  dan  ayat kauniyyah.  Agama dan  ilmu      ’

pengetahuan  {science)  juga  merupakan  unsur-unsur yang  saling   melengkapi  dalam pengembangan ilmu  pengetahuan itu sendiri dan  pemahaman terhadap agama.

Apabila kerangka epistemologi sebagaimana dikemukakan di atas  diterapkan  dalam r:angka membangun teori. akuntansi   syariah,  maka  produk  teori  akuntansi  syariah  yang di.hasilkan _   akan  memiliki wawasan  yang  lebih  luas  dibandingkan  dengan  teori akuntansi “konvensional”,  Sebab,  dengan  begitu teori  akuntansi  syariah  tidak  hanya  berdiri  di  alas azas  etis-epistemoloqi yang universal, yaitu keadilan  llahi, namun  juga memiliki sifat yang transendenta/dan teleoloqiksl. Hal ini berarti, bahwa teori tersebut tidak hanya memberikan perhatian pada kepentingan profan (bisnts) manusia,  tetapi juga untuk kepentingan ukhrawi, yang diaktualisasikan dalam kesadaran_diri untuk hidup harmoni  dengan jaringan-jaringan kuasa llahi.

AKUNTANSI  BERORIENTASI SOSIAL

 

Islam adalah  agama  yang rahmatan Iii alamiin.  Artinya ajaran  Islam akan dapat  diterapkan atau  dipakai siapa saja,dandi mana saja. Rahmatan Iii alamiin adalah sebuah konsep  yang mengandalkan pada konsep  keadilan. Keadilan merupakan isi kandungan  yang tidak dapat dihilangkan dari keyakinan  Islam. Sehingga  kondisi ideal masyarakat Islam tidak akan dapat tercapai apabila  keadilan tidak ditegakkan.  Islam  ingin menjinakkan semua  perilaku dzalim mm.

 

 

dari masyarakat.  Termasuk di dalamnya adalah  perilaku dzalim  masyarakat bisnis.  Perilaku dzalim adalah perilaku-perilaku dalam bentuk disknminasi, ketidakadilan, eksploitasi, tekanan, dan perilaku sewanang-wenang yang dengan  perilaku ini dapat  merugikan  orang  lain.

Pertanyaan mendasar yang muncul adalah kapan suatu keadilan dalam suatu masyarakat terwujud? Keadilan  masyarakat merupakan keadilan ideal, di mana  masyarakatnya dapat hidup dengan layak  dalam  berbagai  bidang.   Tidaklah  mungkin   untuk   mendapatkan masyarakat Islam yang ideal sementara keadilan tidak diteqakkan.

Berdasarkan paparan di atas, satu hal yang tidak dapat  dihindari dari keyakinan  Islam bahwa  manusia  merupakan khalifah (wakil) Tehan,  dan  manusia  harus mengatur  hidup sesuai dengan  status mereka.  Pengarahan-pengarahan yang terkandung dalam ajaran-ajaran Islam adalah  dalam rangka membantu merealisasikan tujuan ini. Para ulama sangat percaya bahwa kesejahteraan umat dan peringanan mereka dari beban hidup yang berat merupakan tujuan dasar  syariah.  Pandangan ini, jika dilihat dari sudut pandang ekonomi merupakan penekanan padapenciptaan kelayakan ekono”?i melalui pemenuhan kebutuhan dasar dan penciptaan keadilan sosio-ekonomi.

Dari sinilah diperlukan suatu penanganan dan pendekatan serta studi yang berorientasi sosial, sehingga  seluruh fungsi perusahaan harus berlandaskan pada  nuansa  lslami. Sebagai contoh-rnisalnya pada bidang akuntansi. Hal penting  untuk dicatat, bahwa  perbedaan dalam struktur  sosial mempengaruhi pengembangan bidang  dalam  suatu  masyarakat tertentu. Demikian  pula pengaruhnya pada  bidang akuntansi.  Dengan  kata  lain, akuntansi adalah refleksi budaya. Demikian pula akuntansi Islam (syariah) pada dasamya  adalah refleksi budaya Islam.

Pernbicaraan mengenai  akuntansi Islam haruslah dipahami  sebagai  sebuah  alat yang

memiliki orientasi sosial. Mengapa  demikian?  Sebab  akuntansi Islam tidak  hanya  sebagai alat untuk  menterjemahkan fenomena ekonomi  dalam  bentuk ukuran moneter tetapi juga sebagai suatumetode untuk rnenjelaskan bagaimana fenomena ekonomi  itu berjalan dalam masyarakat Islam. Hal ini tidak sama dengan perbedaan antara  akuntansi deskriptif dengan akuntansi normatif. Akuntansi deskriptif ini bertujuan untuk  menawarkan akuntansi  yang cocok  dengan tujuan tertentu.  Jika tujuan berbeda,  maka  pasti  norma  juga berbeda.

Akuntansi Islam memiliki satu  tujuan yaitu akuntansi harus  mematuhi  prinsip Islam. Akuntansi Islam muncul sebagai turunan  dari prinsip-prinsip Islam. Dalam kaitan ini, semua

akuntansi  Islam �dapat  disebut  normati!.   Tetapi,  benar juga  jika  disebut  bahwa  di mata

masyarakat (Islam), perbedaan yang menarik antara positif-normatif atau deskriptif/preskriptif atau dikotomi  mendasar antara  fakta-nilai yang merupakan sifat yang dianut,  merupakan suatu jenis  pengetahuan  yang saat ini terjebak dalain suasana kendala  metodologi  dalam studi akuntansi  khususnya  tentang Akuntansi  Islam.  Hukum Islam  atau  syariah,  berlaku bagi setiap  muslim dan membentuk aturan  dasar bagi semua lembaga keuangan syariah (Islam), termasuk perbankan  syariah.  Syariah diterapkan untuk mewujudkan masyarakat ideal, sehingga lembaga keuangannya dan akuntansi memiliki kesamaan  pembenarannya sendiri. Tentu saja ada perbedaan  pendapat  terhadap suatu fenomena ekonomi. Argumen

 

mengenai sifat-sifat zakat misalnya. Tidak pecluli apakah  perusahaan menghemat  uang atau pemerintah mengumpulkan zakat, tetapi masalahnya aclalah menentukan apakah yang terbaik untuk  memahami Islam.

Secara jelas akuntansi  Islam yang diterapkan pada  lembaga  keuangan  syariah  aclalah upaya  penerapan akuntansi yang menyangkut  masalah  ekonomi, masalah  politik,danjuga masalah   akuntansi   itu  sencliri.  Dengan  kata  lain, fungsinya  sebagai  bagian  dari  syariah. Dalam konteks itu harus cliterima, bahwa akuntansi syariah memainkan  peranan untuk menyesuaikan kelompok-kelompok yang berkepentingan bisnis clalam masyarakat. Di sinilah letak posisi sosial dari akuntansi  Islam.

Akuntansi  berorientasi sosial aclalah sebuah akuntansl-pano menyajikan atau mengungkap clampak  sosial  perusahaan  terhaclap  masyarakat. 49    Dengan  demikian, pengungkapan perusahaan tentang  dampak  sosialnya terhaclap  masyarakat sebagai suatu  kewajiban. Jika ihwalnya  aclalah_ berkaitan   clengan  masalah  kewajiban   sosial,  maka  cara  baku  untuk pengembangan  akuntansi  yang  dapat   cliterima oleh  seluruh  umat-sesuai clengan sifat rahmatan 1il ‘alamiin ajaran  lslam-aclalah clengan  cara  memperluas konsep  dasar  sistem zakat.

Mengapa  harus memperluas  konsep dasar sistem zakat? Sebab sebagaimana diuraikan pada  bagian sebelumnya, bahwa  zakat sebagai suatu institusi yang memiliki perspektif sosial harus  dikenakan  kepacla seluruh aktiva perusahaan maupun  perorangan. Walaupun  meski harus  dilihat lebih clahulu apakah zakat  clikenakan kepada  aktiva  lancar  atau  tidak  lancar. Mengingat  zakat  merupakan pengeluaran yang  harus  dibayarkan  setelah  mencapai  nisab. Niseb terjadi  apabila  harta  yang  dimiliki seseorang atau  perusahaan itu bertambah   dan bertambah, sehingga  yang bersangkutan akan dikenai pengeluaran zakat apakah  sebanyak

2,5%,  5%, atau  10%, tergantung pada  jenis aktiva  yang  menghasilkan  yang  dimiliki oleh seseorang atau perusahaan. Dengan  kata lain, zakat clalam akuntansi dikenakan pada aktiva lancar.

Oleh karena orientasi sosial akuntansi syariah adalah clibebankan kepada  perluasan  konsep

zakat, maka kias (metafora) organisasi akuntansi  harus dirujukkan pada orientasi zakat, bukan lagi pada  orientasi  laba atau  stakeholder oriented=  Inilah yang lebih lanjut dikatakan  oleh Triyuwono sebagai organisasi bermetaforakan “amanah”. Orientasi zakat menganclung pengertian luasdankomprehensif.  Sebab  zakat  bukan  sekadar clinyatakan clalam bentuk angka-angka persentase, akan tetapi melalui zakat dapat  diketahui kinerja perusahaan. Yaitu semakin  tinggi  zakat  yang  dikeluarkan  oleh  perusahaan berarti  semakin  besar  laba yang didapat  perusahaan.

Lebih  tegas lagi  dapat  dikatakan,  bahwa  penggunaan kiasan  (metafora)  zakat  untuk

menciptakan realitas organisasi  mempunyai  beberapa makna. Menurut Triyuwono  ada lima makna  realitas  organisasi  tersebut, yaitu: 51

1.     Ada transformasi dari pencapaian laba bersih (yang maksimal) ke pencapaian zakat.

2.     Karena  yang  menjadi tujuan adalah zakat,  maka  segala bentuk operasi  perusahaan (akuntansi) harus  tunduk  pada  aturan main  (rules of game) yang  ditetapkan dalam syariah.

3.     Zakat mengandung perpaduan karakter  kemanusiaan yang seimbang antar_a karakter

egoistik dan  altruistik/sosial.

4.     Zakat mengandung nilai  emansipatoris.

5.     Zakat  adalah  jembatan  penghubung antara  aktivitas  manusia  yang  bersifat  duniawi dan  ukhrowi.

 

Apabila  dianalisis lebih  lanjut,  pemikiran  di  atas jelas  menunjukkan orientasi  sosial yang jelas dari zakat.  Pada  saat zakat ditempatkan sebagai metafora organisasi atau zakat sebagai  inti  organisasi  akuntansi.  Sebagaimana  makna  pertarna.  ada  transformasi   dari

pencapaian laba bersih (yang maksimal) ke p�ncapaian zakat. Hal ini berarti bahwa  pencapaian

laba bukan  merupakan tujuan akhir perusahaan, tetapi hanya  sekadar tujuan antara.

Oleh  karena zakat  menjadi  tujuan  akhir,  maka  segala  bentuk  operasi  perusahaan (akuntansi) harus tunduk  pada  aturan main (rules of game) yang ditetapkan dalam syariah. Sebagai contoh.  kapan  seseorang atau  perusahaan mengeluarkan zakat sebagai orientasi sosial perusahaan; berapa  persen  zakat yang dikeluarkan oleh seseorang atau perusahaan; dan siapa saja yang harus  diberi zakat. Kesemuanya ini dijalankan  mengikuti aturan-aturan main  yang  ada  dalam syariah  Islam.  Penyimpangan terhadap aturan  atau  hukum  syariah menjadikan  tidak sahnya  tujuan zakat.

Zakat mengandung perpaduan  karakter kemanusiaan yang seimbang antara karakter

egoistik dan altruistik/sosial. Artinya, bahwa seseorang mengeluarkan zakat berarti  ia telah mementingkan  lebih  dahulu  kepentingan  orang lain  daripada  kepentingan  pribadinya. Karakter egoistik mencerminkan bahwa  seseorang atau perusahaan tetap  diperkenankan untuk  mencari laba (namun tetap  dalam bingkai syariah), dan kemudian  sebagian  dari laba (dan kekayaan  bersih) yang diperoleh  dialokasikan sebagai zakat. Sedangkan altruistik atau sosial mempunyai arti bahwa  perusahaan juga mempunyai  kepedulian  yang  sangat  tinggi terhadap kesejahteraan manusiadanalam lingkungan yang semuanya  ini tercermin  dalam zakat itu sendiri.

Zakat !Pengandung nilai emansipatoris.  Hal  ini berarti. bahwa  zakat sebagai lambang

pembebas manusia dari ketertindasan ekonomi,  sosial, dan  intelektual, serta  pembebasan alam dari penindasan dan eksploitasi manusia. Akhimya, zakat adalah jembatan penghubung antara aktivitas manusia  yang bersifat  duniawi dan  ukhrowi.  Hal ini berarti,  bahwa  zakat sebagai jembatan, memberikan kesadaran ontologis bagi diri manusia, karena  segala bentuk kegiatan  profan selalu berkait  erat  dengan kehidupan manusia dihadapan Allah kelak di akhirat.

Dengan   demikian  jelas,  bahwa  kiasan  (metafora)  akuntansi   syariah  harus  dibangun

dengan memperhatikan makna  zakat sebagai suatu orientasi sosial.  Sebab orientasi ini akan

berkaitan erat  dengan  tujuan  akhir kinerja akuntansi.  Tujuan akhir kinerja akuntansi  adalah pembuatan laporan  sebagai bahan pertanggungjawaban tentang kondisi aktiva, pasiva,danmodal yang dimiliki oleh seseorang  maupun  perusahaan.

lmplikasi dari pemikiran di atas menunjukkan, bahwa semua perangkat organisasi yang akan  disusun  harus  benar-benar merefleksikan  zakat  sebagai  suatu  kias (metafora). Hal ini menunjukkan adanya  bentuk transformasi.  Transformasi ini tidak saja akan mempengaruhi perilaku  manajemen,  stockholders,  karyawan, danmasyarakat sekelilingnya,  tetapi  juga perangkat informasi. Perangkat informasi yang ada dalam  perusahaan inilah yang biasanya berbentuk akuntansi  yang  digunakan  oleh organisasi  yang bersanqkutan.

Kecuali itu harus diingat, bahwa bentuk organisasi  digambarkan di atas bukanlah sebagai satu-satunya faktor yang berpengaruh terhadap kias (metafora)danorientasi  akuntansi syariah. Akan tetapi, faktor-faktor lain seperti  sistem ekonomi, sosial, politik, peraturan per,undang­ undangan, kultur, persepsi,  dan nilai yang berlaku dalam masyarakat, mempunyai tanggung jawab yang besar terhadap bentuk akuntansi.  Hal inilah yang menunjukkan  bahwa akuntansi merupakan keutuhan  (entitas) informasi yang tidak bebas  nilai, tetapi merupakan keutuhan (entitas) informasi yang syarat  nilai .

 

 

AKUNTANSI  PERTANGGUNGJAWABAN

 

Satu  ha! penting  yang  dapat  dikaji dari ayat 282  surat  Al-Baqarah  adalah  adanya  perintah dari Allah kepada  kita untuk menjaga  keadilan  dan  kebenaran di dalam  melakukan  setiap transaksi.  Lebih  dalam  perintah ini menekankan pada  kepentingan pertanggungjawaban (accountabilityi agar pihak yang terlibat dalam transaksi itu tidak dirugikan, tidak menimbulkan konflik, danadil.  Untuk  mewujudkan  sasaran  ini maka  dalam  suatu  transaksi  diperlukan saksi.

Di samping  itu, manusia  diciptakan  Allah di muka bumi ini memiliki fungsi dan  peran ganda, yaitu: fungsi wakil (khalifah)danhamba  (abdullah).  Di dalam menjalankan  fungsi dan peran  ini tentu  saja  pemberi  peran  akan  meminta  pertanggungjawaban atas  pelaksanaan fungsi tersebut.  Oleh  karena  itu,  di dalam  akuntansi kehidupan manusia,  maka  manusia sebagai  khalifah dan abdullah tersebut tidak dapat dilepaskan  dari proses akuntansi.  Dengan kata  lain, manusia  akan  selalu mempertanggungjawabkan seluruh perbuatan dan amalnya dihadapan sang pemberi  amanah,  yaitu Allah SWT.

Gambaran di atas harus dijadikan pijakan dalam pengembangan format akuntansi syariah,

yang  berdimensikan pertanggungjawaban  (accountabilit!lJ.   Dimensi  pertanggungjawaban dalam  akuntansi syariah  adalah  memiliki cakupan yang luas. Jadi  pertanggungjawaban ini bukan hanya  pertanggungjawaban atas uang (finansial) yang digunakan  dalam melaksanakan kegiatan, akan tetapi pertanggungjawaban ini harus mampu  meningkatkan tanggung  jawab secara   horizontal  dan  vertikal.  Pertanggungjawaban horizontal  tertuju  pada  masyarakat, pemerintah, dan kepatuhan pada peraturan. Sementara pertanggungjawaban vertikal adalah tertuju  pada  transendensi aktivitas (finansial, dan sebagainya) kepada Dzat yang memberikan

tanggung jawab. Secara rind, pertanggungjawaban akuntansi dimaksudkan untuk mem informasi dalam rangka pemenuhan kebutuhan. Sehubungan dengan kepenti kepentingan tersebut  Hadjisarosa  menqidentifikasi sebagai  berikut:

 

1.     kelangsungan hidup dan perkembangan perusahaan

2.     pelanggan

3.     pemilik  modal

4.     karyawan

5.     rekanan

6.     pemerintah

7.     masyarakat, dan

8.      pelestarian lingkungan.52

 

 

Kendatipun  telah  terdapat delapan  kepentingan  yang  harus   diperhatikan melakukan pertanggungjawaban atas kondisi dan informasi akuntansi,  namun  delapao tersebut hanyalah  baru  sebatas  pada  dimensi horizontal.  Timbul pertanyaan,  di m letak  dimensi  vertikalnya?  Jawabannya adalah  ada  pada  dimensi  zakat.  Zakat  s manifestasi  pertanggungjawaban  hamba  yang melakukan perbuatan/aktivitas bisnis dapat diaudit kemudian dipertanggungjawabkan kesucian modal kepada Dzat pemberi Dimensi  inilah yang merupakan dimensi  paling tinggi.

Perihal  yang  berkaitan  dengan  masalah  pertanggungjawaban  secara  vertikal syariah diatur oleh hukurn-hukum  Allah yang terdapat dalam Al-Qur ‘an dan sunnah Persoalan  berikutnya  adalah  bagaimana  upaya  untuk  meningkatkan  akuntabilitas berkaitan dengan dimensi horizontal. Kiranya pandangan Lee Parker dapat dijadikan atau  petunjuk bagi  peningkatan akuntabilitas,  sebagai berikut:

 

1.     Mengintegrasikan antara  data keuangan  dan nonkeuangan.

2.     Penilaian  terhadap  hasil  yang  bersifat  keuangan   dan  nonkeuangan  d membandingkannya  dengan  tujuan  yang  ingin  dicapai.

3.     Memperluas ruang  lingkup tanggung  jawab mencakup masyarakat/lingkungan.

4.      Laporan menyangkut tingkat  kepatuhan perusahaan pada peraturan pemerintah standar akuntansi. 53

 

 

Dalam  kerangka  inilah,  maka  para  akuntan  dihadapkan  pada  kemajuan  masa yang  penuh  dengan  ketidakpastian,  ketidakberesan.   Ketika kondisi  ini  terjadi, maka akuntan  harus  menghormati nilai,  norma,  dan  etika  teologis.  Sehingga  mereka menampilkan dirinya sebagai akuntan yang dapat  dipercaya, jujur,  bertanggung jawab, sebagainya.  Dengan  demikian,  akuntansi  masa  depan  mestinya  bukan  hanya berorientasi  pada  pengambilan keputusan (decision  making  oriented; akan  tetapi  harus  berorientasi  pada pertanggungjawaban  (accountability orientedi.

Sesuai dengan  kata kunci pembicaraan ini, yaitu pertanggungjawaban, maka akuntansi pertanggungjawaban merupakan ciri khas akuntansi  syariah. Sebab akuntansi  pertanggung­ jawaban adalah  akuntansi  yang memberikan  infonnasi  yang adil dan benar. Dengan demikian akuntansi syariah (lslam) yang memiliki unsur pengertian ekonomi, politik, dan agama memiliki kemungkinan besar  untuk menunjukkan  kunci ke arah  akuntansi  Pasca  Newton.”

Berdasarkan pembahasan ini, maka secara  nyata menunjukkan bahwa akuntansi  syariah (Islam) dapat  memberikan sumbangan  untuk menciptakan paradigma baru dalam akuntansi. Namun  perlu ketegasan, bahwa tidak perlu lagi untuk membedakan antara akuntansi normatifdandeskriptif dalam  akuntansi  Islam. Sebab  di dalam  Islam keduanya  akan berjalan. Tidak mungkin ditemukan deskripsi jika tidak ada norma. Norma adalah acuan dalam pengembangan deskripsi. Jadi keduanya ibarat koin mata  uang, yang memiliki sisi berbeda

namun  nilainya sama.

 

 

 

 

 

DAFTAR PUSTAKA

 

Ahmed Belkauoi. 1993. The Coming Crisis in Accounting. (New York: Greenwooc Press, lnc.);1993, hal. 60-65.

Dhaoua, Mahvnoud. 1993. Reflection into the spirit of the lslanic Copus  of Knowledge and lhe Rise of the New Science.The American of  Journal of Islami School Science:  1153-164.

Institute of Islamic Banking And Insurance. Accounting Issues In Islamic Banking. London, 1994, Hal. 6.

Institute  of Islamic Banking  And Insurance. Accounting Issues In Islamic Banking. London, 1994, Hal. 7.

Institute of Islamic Banking And Insurance. Accounting  Issues In Islamic Banking. London, 1994, Hal. 8.

Kuntowidjojo. 1991.  Paradigma Islam: lnterpretasi untuk Aksi. (Bandung:  Mizan).  hal. 289.

lwan Triyuwono dan M.J.R. Gaffikin, 1996. Shari’ate Accounting: An Ethical Construction of Accounting Knowledge. The Fourth Critical Perspectives on Accounting Symposium.  26-28April. New York City, hal. 6.

M. Baqir As-Sadr. 1996.  Islam Economic. Translated: Toshia Kuroda (lsuramu Keizaron). (Nigata: The Institute ol Middle Easler Studies. International Univeisity of Japan), 1986,hal.136..

Pornomodi,  Hadjisarosa. 1997.  Pendekalan Sistem: Butir-butir Mengenali Suatu Hal Secara Benar dan Utuh. Yogyakata: STlE Mitra Indonesia.  hal. 5

Sadao Takalera. 1988.  Posebility of Accounting (Kanosei no Kaikeigaku). (Tokyo: Sanrei-shobo).  hal. 10

Shauqi Ismail Shahata. 1987.  FinancialAccounting from the Islamic Point of View. (Kairo: al-Zahra al A’lam al-Arabi).  hal. 9.

Trevor E. Gambling. 1997.  Toward a General Theory of  Accounting.  lnternational Journal of Accounting Education and Research. Vol. 7, No. 1  (Musim gugur). hal. 141.

Triyuwono, Iwan., 1996.  Organisasi, Akuntansi, dan Spiritualisme Islam. Makalah Stadium General Mahasiswa Syariah Banking Institute. Yogyakarta. 26 September 1996.

Vernon Kam, 2000. Accounting  Theory.  John Wiley & Sons, New York.. Hal. 304.

 

 

 

Categories: Uncategorized Tags:

PREPARATION OF STANDARD UNIT PRICE OF GOODS AND SERVICES (SSHBJ) PROVINCIAL GOVERNMENT EAST JAVA

October 9th, 2017 No comments

PREPARATION OF STANDARD UNIT PRICE OF GOODS AND SERVICES (SSHBJ)

PROVINCIAL GOVERNMENT EAST JAVA

 

Eko Ganis Sukoharsono

Lecturer of Faculty of Economics Universitas Brawijaya

Kariyoto

Vocational Education Brawijaya University in Malang,

Jl. Veteran 12-16 Malang 65145 HP 085 755 563 811,

email: kariyoto @ ub.ac, id

Abstract

Forming standard unit price of goods and services is an activity survey, data collection all the required form of Local Government and State requirements. Goods and services that are under control of the Department or institution by the local government. Standards Unit Price of Goods and Services facilitate in preparing the Budget Requirement Plan, the regional work units and the Budget Implementation Document. Standards Unit Price of Goods and Services is to guide the preparation of the Budget Requirement Plan, the regional work units and the Budget Implementation Document work unit East Java Provincial Government. Data collection techniques and information to conduct market surveys, through distributors and the highest retail prices in stores and markets. Collecting the data types of goods and price list based on the standard of the goods provided the provider distributors and stores. The process of interviews with distributors, sellers to consumers. Related Work Unit in cooperation with the Government of East Java to facilitate in obtaining secondary data. Conclusions based on the description and presentation of data based on survey results, preparation of this Book Standard Unit Price of Goods and Services. This book as a guide to the standard unit price of goods and services that are indispensable Unit East Java Provincial Government.

 

Keywords: standard unit price, goods and services, the province of East Java

 

1.

 

 

 INTRODUCTION

East Java Provincial Government to achieve balance and smoothness required planning and budgeting needs coordinated implementation with reference to the standardization of prices that have been prepared following the local conditions and work units respectively.

Demand planning and budgeting is not a stand-alone activity, but an activity inseparable from the management of goods and services of the area. In the planning and budgeting needs of local goods necessary to the understanding of all work units (SKPD) to stage activities related to the prices of goods and services.

Standardization is the determination of the classification of the particulars of the type or types of goods that fulfill certain conditions and the best, from the point of use, maintenance and logistical problems in general. Standardization is the determination of the type of goods with emphasis on uniformity, quality and form in which the capacity in terms of procurement and

 

 

maintenance applicable to an item on a specific time period.

Therefore, the Regional Budget is the main source of procurement, it needs to be planned well not to plan too high and too low planning (both in the type of goods and the quantity of goods.

Determination of the standard unit price of goods and services is one of the activities surve in the form of data collection all the items needed local government and supplies the state, which is under the control of the Department or other institutions run by the regional government by matching the data contained in the book of the determination of standard unit the price of goods and services to the field conditions and the recording of the goods and the prices have not yet registered to conduct the survey and to verify the data to obtain complete, accurate and detailed in accordance with the actual reality at that time.

Implementation of the Standards Unit Price of Goods and Services aims: (1) Represents the guidelines for the preparation of the Budget Requirement Plan work

 

unit and the Budget Implementation Document  work unit East Java Provincial Government; (2) Represents the data used as the basis for its own Estimated Price (HPS) East Java Provincial Government; (3) Determine the highest price does not include VAT and can be re-negotiated to obtain a more favorable price for the Government of East Java Province; (4) Obtaining the data items and prices as completely and accurately as possible recognize goods East Java Provincial Government so it can increase the administrative order, orderly needs, orderly implementation of the procurement, inventory orderly, and orderly maintenance or care; (5) Facilitating the management of East Java Provincial Government in making policy decisions on the purchase of goods

Standards Unit Price and Goods and Services provides benefit  ease in preparing the Plan Needs Budget (RKA) work unit (SKPD) and Document Budget Implementation (DPA) work unit (SKPD) East Java Provincial Government to: (1) determination of the price the highest unit of goods before VAT and as a standard for price negotiations for the Government of East Java Province can be enjoyed significant in pricing policies; (2) Facilitate a decision on  based classification standards and types of goods.

Economy in the Government of East Java region continues to grow. This, make  a change on the availability of goods and the market price more frequent. Inflation, interest rates, unemployment rates, supply and demand are not balanced are several factors that can lead to such changes. In addition to these changes, the pattern of disciplinary apparatus of the type, specification and price often becomes a crucial issue in the fulfillment of goods and services. Based on this, the problem in this study is the Standard Formulation Unit Price of Goods and Services for Fiscal Year 2015 Government of East Java.

 

literature review

Stimulus by Belk (1975) is an object other than situational. Objects in this case associated with the products/goods offered in the modern retail business. According to Kotler (2007) products/goods is something that is offered to a market to satisfy the needs of government officials/customers. The goods offered by the company can be physical goods, services, people, places, organizations, ideas, experiences, and events.

Objects in this study refers to the opinion survey Kotler (2007), namely goods in the form of physical goods offered in the market. Physical goods are differentiated on the basis of form, features, performance, suitability, durability, reliability, and style. In this survey study of physical goods is based on the shape of the product which refers to the Ministery of No. 152 of 2004.

According to Belk (1975) situational factors are variables related to the time and place of the incident. It is also followed by the kind of action (Baker, 1968 in Enis and Cox, 1991), the and place as well as the kind of action is a sub unit in the environment (Lewin, 193 in Belk, 1975). The environment in this case is a characteristic that is less permanent and so-called situational,  situational in this concept is considered as the scene while facing elements of the total environment that is available to individuals at crucial times.

Based on the explanation above Belk (1975), defines the situational factor related to the time and place of observation does not follow a person’s knowledge (intra-individual) and stimulus attribute (alternative option) and have evidence that systematically influence behavior. Based on these definitions, it can be concluded situational consist of: (1) Engaging place and time; (2) Situational separate the consument individual characteristics and attributes of the object; (3) Explain why the behavior occurs; (4) Influencing the behavior of government officials. To clarify the differences between non variabel situations and circumstances, Belk (1975) using a model of stimulus-Response as follows:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Image: Model Situational derived from stimulus models

 

 

 

 

In the picture above, the stimulus is divided into two, namely: Situational and objects. According to this model, the occurrence of buying behavior (response) as a result of a person’s reaction (organism) to situations and objects (stimulus). In the model shown on the difference between situational and non-situational variables. Situational variables have the possibility to be able to operated as a form that has a presence, is part of the individual’s consciousness. It can therefore be expected in real situations, in addition to the ability to explain the behavior of government officials/customers shopping in modern retail business.

 

METHODS

Gross Domestic Product

Concepts in macroeconomics are very important in determination of the price of goods is the Gross Domestic Product (GDP), which measures the total value of goods and services produced by a country. GDP through this it can be determined whether the economic contraction or expansion, where GDP is often regarded as the best measure of economic performance, which measures the output of goods and services of a State and the income of the country. GDP is believed to be the best indicator in assessing the performance of the economy of a country.

Mankiw (2000) argued that GDP is the total income and total expenditure at the national output of goods and services, with the aim to increase economic activity in assessing the single currency within a specific time period. From these definitions it can be said that GDP is a measure of the flow of money in the economy is also a comprehensive measure of the goods and services produced by a country in a given period. There are several things that need to be considered in calculating GDP. Herlambang give 3 (duty) approach in calculating GDP, namely:

1. Approach the production obtained by summing the gross value added of all sectors of production on the basis of International Standardt Industrial Classification (ISIC) are grouped into eleven sectors.

2. Income Approach is obtained by calculating the amount of remuneration gross (before taxes) of the factors of production are achieved.

3. The sales approach, computation is performed by summing the final demand of the unit economic unit. The formula in this approach can be written as follows.

Y = C + 1 + G For a closed economy

Y = C + 1 + G + (X-M) For an open

economy

In addition to these approaches things that need to be considered in the calculation of GDP, as put forward by Herlambang et al: (1) The total value of goods and services using market prices; (2) GDP is only calculating value of finished goods and not the intermediate product; (3) Goods and services that do not have price estimates used value.

In fact, the price is constantly changing as the influence of inflation, so this poses a problem when we measure the output and national income by using the same guidelines. For that developed the concept of Nominal GDP is the value of goods and services measured by the prevailing price or market price at the time and Real GDP is the value of goods and services measured using constant prices and fixed.

 

In general, inflation is interpreted as weak purchasing power in meeting the goods for their basic needs. This means that with a fixed income, they will be able to have/ purchase of goods or services with smaller amounts. So the high rate of inflation is a problem that is often described as the “disease” of the economy that will lead to the weakening of the economic fundamentals of a country. Samuelsen and Nardhouse (1990) states that, “inflation occurs when the level of prices and general expenses rose, fuel prices increased, automobile, wages, land prices, rents capital goods also rose. Moderate deflation occurs when the price of goods and services in general down.

From the above definition asserts that inflation does not mean that the magnitude of the percentage increase in the price is the same for each item and price increases despite high enough at the moment can not be regarded as inflation. As said by Boediono (1996), “Inflation is the tendency of prices to rise in general and continuously. The price increase of one or two types of goods alone is not called inflation, unless the increase is extended to (or result in increases) most of the other goods “.

The inflation rate is determined by where the index price changes based on the previous price. A formula is used to calculate inflation is:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Due to the large number of items that can be used as the basis of calculating the rate of inflation, then the usual method is to use a weighted figure for the value of the community budget money households consumed on each group of items included in the calculation of inflation. The price index used to measure inflation by Khalwaty (2000) is the consumer price index, an index of large trade and GDP deflator.

 

Stage in Preparation of Standard Unit Price of Goods and Services

            Standard setting unit prices of goods and services implemented through several stages. This research requires qualitative data necessary to complete the qualitative data relevant quantitative data to provide an additional explanation of the phenomenon exists.

Data collection activities include: (1) Conduct a Market Survey, through suppliers in this regard is the distributor and the highest retail prices in shops and markets; (2) Collect the data types of goods and price list of items based on the standard of the goods provided providers of goods distributors and stores; (3) The process of interviews with market participants in this regard distributors, sellers to consumers; (4) In collaboration with the Unit of Work Related Pemerinrah East Java Province to facilitate the acquisition of secondary data related to the survey conducted.

The analysis was made after the data-primary and secondary data collected. The analysis process can be seen in the matrix method of determining the form of Goods and Standards Unit Price of Goods

 

Determination on Standard Unit Price of Goods and Services

Determination Standards Unit Price of Goods/Services include: (1) The standard unit price for motor vehicles Operations Department based on the list price (price list) issued by the sole agent; (2) The standard unit price for automobile parts based on the price list issued by the sole agent; (3) The standard unit price for Hardware Write-Office and households based on the price list issued by the distributor; (4) The standard unit price for Studio Equipment based on the price list issued by agent licensee; (5) The standard unit price for Hardware Workshop based on the price list issued by the Agent Trademark Holder; (6) The standard unit price for Tools of Agriculture based on the price list issued by the sole agent; (7) The standard unit price for Farm Animals and Plants based on the price list issued by the agency sales and market survey results; (8) The standard unit price for library books based on the price list issued by the publisher of Book Publishers Distributors; (9) The standard unit price for Arts and Cultural Goods patterned based on the price list issued by the distributor; (10) The standard unit price for Electronics, Computers and Telecommunications based on the price list issued by the licensee Agent, Distributor and market surveys; (11) The standard unit price for Armament and Safety Equipment based on the price list issued by the Agent distributor; (12) The standard unit price for heavy equipment parts based on the price list issued by the sole agent; (13) The standard unit price for laboratory tools based on the price list issued by sole agents or distributors; (14) The standard unit price for the type of goods bearing the generic medicines at a set price guidelines by the health minister is still valid; (15) The standard unit price for non-generic medicines, the highest price used is the price of Pharmaceutical Wholesalers: (16) The standard unit price for Power Distribution Network Equipment based on the price list issued by the distributor; (17) The standard price of asphalt and fuel Industry refers to the prices issued by Pertamina taking into account transport and supplier profit; (18) The standard unit price for the Maintenance and Repair of goods based on the price list issued by the distributor; (19) Basic Construction Standards Unit Price refers only to urban areas, while areas far from urban required additional transport costs; (20) The standard unit price for Rental Construction Equipment by price issued by Rental Agency; (21) Calculation of Unit Price Principal Activities based on the Free Analysis Unit Price of the relevant departments.

 

RESULTS NAD DISCUSSION

Preparation of Standard Unit Price of Goods based on multiple stages and framework as follows: (1) Determination of specifications consist of units of goods on behalf of the goods, the quality and feasibility of the use of the goods. Determination of the specification of goods obtained through the use of theory study and survey the availability of goods in a nearby market; (2) The determination of the unit price of goods obtained through the formation of market prices are reasonable. Formation of market prices assessed as a result of price formation comes from the reasonableness of the cost of production, the law of supply and demand, inflation aspect, the rupiah against the US dollar, the economic growth, the bank rate; (3) Determination of the type of classification of goods, this determination is based on the analysis of government regulation of the classification of goods, the coding of goods and clumps of goods. This classification consists ranging from Heavy Equipment to Use of Goods Sold; (4) Survey the market, this is done to look at the reality of the quality and price formation in the market. The market in question is a meeting place for sellers and buyers of a legal entity; (5) Preparation of Formula regression to predict the unit price of goods for the period of 1 (one) year ahead. The regression formula was established by considering three (3) variables: Bank Interest Rate, Inflation and Growth Rate. The third variable is calculated using data from seven (7) years.

Based on the fifth of the analysis, formulation formed taking into account the data of 7 (seven) years of 2007-2013 for the regression formula as a process to predict the unit price of goods in 2014. Determination Standards Unit Price of Goods and Services, assumed that national and regional economic conditions Java east is fair, reasonable inflation rates, interest rates and fuel prices are also reasonable national market is relatively stable. This gives the sense that SSHB can be used with consideration of the reasonableness of national and regional economic environment in East Java.

Book standard unit price of goods aims to provide convenience regional work units in the preparation of the budget requirement plan and the budget implementation document. Ease is meant here is to provide a standard of consistency on each regional work units in determining the choice of quality and unit price of goods. Control of the determination of the budget plan for the same goods that would be required by different regional work units will have the same determination.

Book standard unit price of goods considers some economic aspects related to the formation of market prices. Even so, it does not mean that the book is perfect in meeting all the needs of the environment regional work units East Java Provincial Government. Imbalance between the price of the book this SSHB and prices in the real

 

market may happen. It resulted that the formation of real market prices has many variables and dimensions, including the dimension of personality and psychology of the market is sometimes difficult to predict, so the book book standard unit price of goods concluded that this is not the only guideline in the process of looking for the source of reference. Presidential Decree Number 80 Year 2007 on Guidelines for Procurement of Government Goods/Services, Part Four Article 13 of the Compilation Estimate Alone provide direction that the ‘Users of goods/services are required to have the price of its own estimates (HPS) which is calculated by the expertise and based on the data that can responsibled.

Such data may include: (1) Analysis of unit price; (2) Consultant/planner; (3) The market price (local & latest); (4) The contract/ SPK kind & local; (5) Information official  (BPS, associations); (6) Prices/rates issued by the sole agent/manufacturer/institute an independent; (7) List price/tariff standards issued by the competent authority; (8) Other information that can be justified.

 

Movements Inflation Price of Goods

The price increase of one or two items alone can not be called inflation unless the increase was widespread (or result in higher prices) on other goods. The opposite of inflation is called deflation.

The following is a table of data survey

Inflation  movement from the year 2005-2015:

 

Table 1: Inflation Year 2005

Month

Inflation Rate

December

5.16%

November

5.53%

October

6.48%

September

6.33%

August

6.51%

July

6.27%

Juny

6.98%

May

7.15%

April

7.62%

March

7.17%

February

7.60%

January

8.68%

Year Average  : 6.79 %

 

Table 2: Inflation Year 2006

 

Month

Inflation Rate

December

6.40%

November

6.18%

October

6.22%

September

6.27%

August

6.67%

July

7.20%

Juny

6.83%

May

6.47%

April

5.92%

March

5.11%

February

4.60%

January

4.82%

Year Average  : 6.06 %

 

Table 3: Inflation Year 2007

 

Month

Inflation Rate

December

17.11%

November

18.38%

October

17.89%

September

9.06%

August

8.33%

July

7.84%

Juny

7.42%

May

7.40%

April

8.12%

March

8.81%

February

7.15%

January

7.32%

Year Average  : 10.40 %

 

Table 4: Inflation Year 2008

 

Month

Inflation Rate

December

6.60%

November

5.27%

October

6.29%

September

14.55%

August

14.90%

July

15.15%

Juny

15.53%

May

15.60%

April

15.40%

March

15.74%

February

17.92%

January

17.03%

Year Average  : 13.33 %

Table 5: Inflation Year 2009

 

Month

Inflation Rate

December

6.59%

November

6.71%

October

6.88%

September

6.95%

August

6.51%

July

6.06%

Juny

5.77%

May

6.01%

April

6.29%

March

6.52%

February

6.30%

January

6.26%

Year Average : 6.40 %

 

Table 6: Inflation Year 2010

 

Month

Inflation Rate

December

11.06%

November

11.68%

October

11.77%

September

12.14%

August

11.85%

July

11.90%

Juny

11.03%

May

10.38%

April

8.96%

March

8.17%

February

7.40%

January

7.36%

Year Average : 10.31 %

 

 

 

Table 7: Inflation Year 2011

 

Month

Inflation Rate

December

2.78%

November

2.41%

October

2.57%

September

2.83%

August

2.75%

July

2.71%

Juny

3.65%

May

6.04%

April

7.31%

March

7.92%

February

8.60%

January

9.17%

Year Average : 4.90 %

 

Table 8: Inflation Year 2012

 

Month

Inflation Rate

December

6.96%

November

6.33%

October

5.67%

September

5.80%

August

6.44%

July

6.22%

Juny

5.05%

May

4.16%

April

3.91%

March

3.43%

February

3.81%

January

3.72%

Year Average(2012) : 5.13 %

 

Table 9: Inflation Year 2013

 

Month

Inflation Rate

December

3.79%

November

4.15%

October

4.42%

September

4.61%

August

4.79%

July

4.61%

Juny

5.54%

May

5.98%

April

6.16%

March

6.65%

February

6.84%

January

7.02%

Year Average : 5.38 %

 

Table 10: Inflation Year 2014

 

Month

Inflation Rate

December 4.30 %
November 4.32 %
October 4.61 %
September 4.31 %
August 4.58 %
July 4.56 %
Juny 4.53 %
May 4.45 %
April 4.50 %
March 3.97 %
February 3.56 %
January 3.65 %

Year Average :4.28 %

Table 11: Inflation Year 2015

 

Month

Inflation Rate

December
November
October
September

8.40 %

August

8.79 %

July

8.61 %

Juny

5.90 %

May

5.47 %

April

5.57 %

March

5.90 %

February

5.31 %

January

4.57 %

Year Average : 4.87 %

 

 

 

Graph 1: Inflation Every Year

 

Based on inflation data from previous years, obtained in 2008 a surge in the highest inflation rate of 13.3% (2008). Decreased in 2014 inflation rate amounted 4,28%, while for the year 2014 until September for a 4.87% increase from the previous year.

 

Interest Rates Bank Indonesia (BI)

BI Rate is the interest rate that reflects the attitude of policy or monetary policy stance set by Bank Indonesia and announced to the public.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Table 12: Interest Rate Each Year

 

Year

Average Percentage

2005

9.87%

2006

7.52%

2007

9.17%

2008

11.96%

2009

9.11%

2010

8.67%

2011

7.15%

2012

6.50%

2013

6.58%

2014

5.77%

2015

 

 

 

 

Table 13: Calculation of Interest Rates in 2015

2015

 No.

BI Broadcast Date

BI Rate

1

10-Jan-15

5.75%

2

12-Feb-15

5.75%

3

7-Mar-15

5.75%

4

11-Apr-15

5.75%

5

14-May-15

5.75%

6

13-Jun-15

6.00%

7

11-July-15

6.50%

8

15-Aug-15

7.00%

9

29-Aug-15

7.25%

10

12-Sep-15

7.25%

Σ

 

6.28%

 

 

 

Index Growth

 

Table 14: Calculation Annually Growth Commodities

 

Fuel

Year

Y

X

X^2

XY

Y^2

Des

-8.5

-2

4

17

72.25

Jan

-15.6

-1

1

15.6

243.36

Feb

-19.7

0

0

0

388.09

Mrt

-16.0

1

1

-16

256.00

Apr

-13.6

2

4

-27.2

184.96

-73.4

5

10

-10.6

1144.66

2010

-17.86

3

2011

14000

2012

11499.6

Construction Materials

Year

Y

X

X^2

XY

Y^2

2005

20.9

-2

4

-41.8

436.81

2006

17.4

-1

1

-17.4

302.76

2007

17.2

0

0

0

295.84

2008

39.8

1

1

39.8

1584.04

2009Q2

32.5

2

4

65

1056.25

127.8

5

10

45.6

3675.70

2010

39.24

3

2009

14000

2010

19493.6

Office Stationery

Year

Y

X

X^2

XY

Y^2

2005

33.7

-2

4

-67.4

1135.69

2006

23.0

-1

1

-23

529.00

2007

30.9

0

0

0

954.81

2008

23.0

1

1

23

529.00

2009Q2

4.4

2

4

8.8

19.36

115

5

10

-58.6

3167.86

2010

5.42

3

2009

14000

2010

14758.8

Stationery

Year

Y

X

X^2

XY

Y^2

2005

27.0

-2

4

-54

729.00

2006

29.7

-1

1

-29.7

882.09

2007

52.1

0

0

0

2714.41

2008

34.4

1

1

34.4

1183.36

2009Q2

32.2

2

4

64.4

1036.84

175.4

5

10

15.1

6545.70

2010

39.61

3

2011

14000

2012

19545.4

 

 

 

 

 

Regression Calculation Model Item Current Year

Simple linear regression based on the functional relationship or causal one independent variable with one dependent variable. General equation of simple linear regression is:

 

 

Where:

Y = the dependent variable predicted

a = constant

b = regression coefficient of X to Y

X = independent variables that have a specific value

The regression coefficient (b) would be worth positive when the value of X is proportional to value  Y, otherwise b would be worth the negative when the value of X is inversely proportional to the value Y. Values ​​of a and b can be searched by the following equation:

 

 

 

 

 

 

 

 

            

Table 15: Regression Calculation Model Item Current Year

 

y=a+bX   a=∑Y/X   b=

XY/X^2

    Y=

a+b1.X1+b2.X2

 
   
IN-

FLATI-ON

Year

Y

X

X^2

XY

Y^2

a

b

Y

 

2005

6.79

1

1

6.79

46.10

 
 

2006

6.06

2

4

12.12

36.69

 
 

2007

10.40

3

9

31.21

108.21

 
 

2008

13.33

4

16

53.33

177.73

 
 

2009

6.40

5

25

32.02

41.01

 
 

2010

10.31

6

36

61.86

106.30

 

 
 

2011

4.90

7

49

34.30

24.01

 
 

2012

5.13

8

64

41.04

26.32

 
 

2013

5.38

9

81

48.42

28.94

 
 

2014

4.28

10

100

42.80

18.32

 
 

2015Q3

4.88

11

121

53.68

23.81

 
 

77.87

66

506

417.56

637.45

 
 

2016

11.08237

12

16.8197

-1.3686

0.39575

Data

OK

2012

5.305862

5

     

-8.9705

1.99528

1.00588

 

2009

14000

12.9776

0.010058

 

2010

42.99

15.00

55.00

135.46

409.75

1.20845

13.5459

204.3972

 

                                                          Table 16: The movement of inflation

GROWTH

Year

Y

X

X^2

XY

Y^2

 
 

2005

4.72

-2

4

-9.44

22.28

 
 

2006

5.03

-1

1

-5.03

25.30

 
 

2007

5.68

0

0

0

32.26

 
 

2008

5.48

1

1

5.48

30.03

 
 

2009

6.275

2

4

12.55

39.38

 
 

2010

6.1

3

9

18.3

37.21

 
 

2011Q2

4.8

4

16

19.2

23.04

 
 

38.085

7

35

41.06

209.50

 
Data OK

2012

11.30643

5

     

6.494

-0.1256

5.8657

 

2009

14000

6.347

0.05865

 

2010

27.19

0.00

10.00

3.56

149.25

5.437

0.356

5.437

 

Table 17: Growth Index

INTEREST RATE

Year

Y

X

X^2

XY

Y^2

 
 

2005

9.87

1

1

9.87

97.42

 
 

2006

7.52

2

4

15.04

56.55

 
 

2007

9.17

3

9

27.51

84.09

 
 

2008

11.96

4

16

47.84

143.04

 
 

2009

8.7

5

25

43.5

75.69

 

 
 

2010

8.67

6

36

52.02

75.17

 
 

2011

7.15

7

49

50.05

51.12

 
 

2012

6.5

8

64

52

42.25

 
 

2013

6.58

9

81

59.22

43.30

 
 

2014

5.77

10

100

57.7

33.29

 
 

2015Q3

6.28

11

121

69.08

39.44

 
 

88.17

66

506

483.83

741.3569

 
 

2016

10.5625

12

18.01313

-1.393

1.292

 

2012

6.116838

5

     

-9.607

2.2092

1.439

 

2009

14000

14.695

0.0143

 

2008

47.22

15.00

55.00

143.76

456.79

1.602545

14.376

217.242

 

 

Table 18: Interest Rate

Y = Price Survey + {[( Price Survey X Predict Inflation/100) (33.3%) + ( Price Survey X Prediction Growth / 100) (33.3%) + ( HargaSurvey X Prediction interest Rate/100) (33.3%)] x (% sensitivity)}


PDB Year

Y

X

X^2

XY

Y^2

 
 

2005

7.75

1

1

7.75

60.06

 
 

2006

5.03

2

4

10.06

25.30

 
 

2007

5.69

3

9

17.07

32.38

 
 

2008

5.5

4

16

22

30.25

 
 

2009

6.28

5

25

31.4

39.44

 
 

2010

6.06

6

36

36.36

36.72

 

 
 

2011

4.55

7

49

31.85

20.70

 
 

2012

6.1

8

64

48.8

37.21

 
 

2013

6.5

9

81

58.5

42.25

 
 

2014

6.23

10

100

62.3

38.81

 
 

2015Q3

6.02

11

121

66.22

36.24

 
 

65.71

66

506

392.31

399.37

 
 

2016

10.2994

12

10.45

-0.587

3.397

 

2009

7.198136

8

     

-9.03784

1.9541

6.595

 

2007

14000

10.95167

0.0659

 

2008

30.25

15.00

55.00

88.28

187.43

1.234727

8.828

133.65

             
  2013 no Growth

1.69514

       

2014

 

 

Calculation:

a = [(492,05)(1055,8236) - (94,1178)(5174,7595)]/[(9)(1055,8236) - (94,1178)2]

a = 50,4166337304825                          a = 50,4166

b=[(9)(5174,7595) - (94,1178)(492,05)]/(9)(1055,8236) – (94,1178)2]

b = 0,406939988245132                        b = 0,4069

Thus obtained the simple linear regression equation

Y = 50,4166 + 0,4069X                         54.4856

 

* Simulation Calculation Standards Unit price of goods and services. The survey data obtained a laptop

 

 Merk Lenovo G405

 

  1. Data Store 1

 

 

 

Price Rp. 3,549,000

 

  1. Data Store 2

 

 

 

Price Rp. 3,560,000

 

 

  1. Data Store 3

 

 

 

 

Price Rp. 3,499,000

 

Price = (3,499,000 + 3,560,000 + 3,549,000) / 3 = Rp. 3,536,000

From the 3rd price above the known average price of Rp. 3,536,000

Prices above are inclusive of 10% VAT, so the tax should be excluded.

Price Non VAT 10% = (3,536,000 x 100) / 110) = 3,214,547

Unit Standard value: 3,214,547 x Value Regression.

 

CONCLUSION

The conclusion to be made based on the description and presentation of data based on the survey results, with the preparation of this Book Standard Unit Price of Goods and Services, East Java Provincial Government is able to become the standard guidelines of units of goods and the unit price of goods that are needed by the regional work units (SKPD ) East Java Provincial Government. Preparation of Standard Unit Price of Goods and Services, in accordance with the provisions which are based on multiple stages and framework as follows: (1) Determination of specifications consist of units of goods on behalf of the goods, the quality and feasibility of the use of the goods. Determination of the specification of goods obtained through the use of theory study and survey the availability of goods in a nearby market; (2) The determination of the unit price of goods obtained through the formation of market prices are reasonable. Formation of market prices assessed as a result of price formation comes from the reasonableness of the cost of production, the law of demand and supply, aspects of

 

 

 

inflation, rupiah against the US dollar, the economic growth, the bank rate (3) Determination of the type of classification of goods, this determination is based on the analysis of government regulation of the classification of goods, the coding of goods and clumps of goods. This classification consists ranging from Heavy Equipment to Use of Goods Sold; (4) Survey the market, this is done to look at the reality of the quality and price formation in the market. The market that is a meeting place for sellers and buyers of a legal entity; (5) Preparation of Formula regression to predict the unit price of goods for the period of 1 (one) year ahead. The regression formula was established by considering three (3) variables: Bank Interest Rate, Inflation and Growth Rate. The third variable is calculated using data from seven (7) years.

With preparation of Standard Book Unit Price of Goods and Services, this presumably is able to provide convenience regional work units in making Budget Needs Plan and the Budget Implementation Document. Ease is meant here is to provide a standard of consistency on each regional work units in determining the choice of quality and unit price of goods. Control of the determination of the budget plan for the same goods that would be required by different regional work units will have the same determination.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REFERENCES

 

Belk, Russell W,. 1975. Situational Variables and Consumer Behavior. Journal of Consumer Research. Vol 2 December, pp 157-164

Budiono. 1996. Monetary Theory, 3rd Edition. BPFE, Yogyakarta.

Enis, B.M and K.K. Kox. 1991. Marketing Classic A Selection of Influential Articles, 7th Ed. John Wiley & Sons, Canada.

Kahlwaty Tajul. 2000. Inflation and Solutions, First Edition. Gramedia Pustaka Tama, Jakarta.

Phillip Kolter. 1973. Atmospherics as a Marketing Tool. Journal of Retailing. Volume 49 Number 4 Winter.

Phillip Kolter. 2003. Marketing Management, Eleventh Edition, International Edition. Pearson Education, Inc., New Jersey.

Mankiw, G.N. 2000. The Macro Economic Theory, Fourth Edition. Publisher, Jakarta.

Categories: Uncategorized Tags:

MENUJU PERADABAN AKUNTANSI ISLAM DALAM PERSPEKTIF PAKAR AKUNTANSI INTERNASIONAL

October 9th, 2017 No comments

 

Menuju Peradaban Akuntansi Islam

dalam Perspektif Pakar Akuntansi  Internasional

 

Kariyoto

Prodi Keuangan dan Perbankan

Program Vokasi

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

HP 085755563811

e-mail: kariyoto@ub.ac.id

 

 

Read more…

Categories: Uncategorized Tags:

Hello world!

October 9th, 2017 1 comment

Selamat Datang di Universitas Brawijaya. Ini adalah posting pertamaku

Categories: Uncategorized Tags: